porenesia.com – Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Massa menyoroti ketimpangan anggaran pendidikan serta mahalnya biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri yang semakin memberatkan.

Peserta aksi menilai terdapat ketidakadilan alokasi anggaran negara antara PTN dengan sekolah kedinasan milik pemerintah. Mahasiswa mengeluhkan beban biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Daffa, salah satu peserta aksi, menyatakan keprihatinannya terhadap mahasiswa PTN yang harus berutang demi membayar pendidikan. Ia berharap pemerintah tidak membiarkan mahasiswa PTN membayar biaya kuliah menggunakan layanan pinjaman online yang berisiko.

Clarisa, mahasiswa lainnya, menyebut bahwa pendidikan tinggi saat ini masih menjadi barang mewah bagi masyarakat kelas bawah. Ia mengkritik tingginya uang pangkal jalur mandiri di berbagai kampus negeri yang bisa mencapai Rp50 juta.

Sistem UKT saat ini dinilai belum mampu menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut memaksa mahasiswa untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri tanpa dukungan anggaran negara yang memadai. Dalam aksi peringatan Hardiknas ini, massa mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pihak kementerian terkait. Salah satu poin tuntutan adalah mendesak pemerintah untuk mencabut anggaran program tertentu dari alokasi dana pendidikan.

Mahasiswa juga menuntut peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer dan dosen di daerah. Selain itu, massa mendesak pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan serta fasilitas pendukung yang lebih terjangkau bagi publik.

Aksi ini ditutup dengan pernyataan tegas menolak praktik komersialisasi dan neoliberalisasi dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa ingin lembaga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai pabrik sumber daya manusia untuk kepentingan industri semata.