porenesia.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera membentuk Satuan Tugas Khusus Deregulasi. Satgas ini memiliki tugas utama memangkas habis berbagai aturan yang tidak efisien guna mempermudah proses izin usaha di Indonesia.

Presiden ingin proses perizinan bagi para pengusaha serta investor menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan transparan bagi semua. Ia meminta proses pembentukan satgas tersebut dilakukan dengan menggandeng para pakar hukum serta ahli kebijakan publik yang kompeten.

Prabowo menyoroti keluhan para pengusaha yang sering mengalami hambatan birokrasi saat ingin menanamkan modal di dalam negeri. Ia membandingkan proses perizinan di Indonesia yang memakan waktu tahunan, sedangkan negara tetangga hanya membutuhkan waktu dua minggu saja.

Menurut Presiden, kementerian serta lembaga sering memunculkan aturan turunan baru yang justru kembali merepotkan para pelaku dunia usaha. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung penuh pengusaha yang memiliki niat baik untuk bekerja serta membangun ekonomi nasional.

Kepala Negara tidak ingin permasalahan birokrasi yang tidak masuk akal terus menghambat masuknya investasi besar dari luar negeri. Ia meminta seluruh jajaran kabinet menyederhanakan regulasi serta memberikan bantuan nyata kepada para investor yang serius ingin bekerja.

Meskipun demikian, Presiden memastikan pemerintah tetap akan menindak tegas setiap oknum pengusaha nakal yang melanggar ketentuan hukum berlaku. Keseimbangan antara kemudahan izin dan penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sangat kondusif.

Prabowo menyampaikan instruksi tegas tersebut dalam acara penyerahan aset hasil rampasan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu siang. Ia berharap Satgas Khusus Deregulasi ini dapat memberikan dampak instan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Keberadaan satgas ini diharapkan mampu menyelaraskan aturan pusat dengan peraturan teknis di berbagai lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Transformasi birokrasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan daya saing global bangsa Indonesia di kancah internasional.