porenesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong penerapan sistem pemungutan suara elektronik guna mengatasi besarnya biaya operasional peserta pemilu. Langkah ini bertujuan memutus lingkaran setan biaya politik tinggi yang kerap berujung pada praktik korupsi oleh pejabat negara.
Kepala Satgas Penegakan Hukum dan Politik KPK Kiagus Ibrahim menyebut pengeluaran satu partai politik bisa mencapai Rp1,2 triliun. Angka yang sangat fantastis tersebut mayoritas terserap untuk membayar tenaga saksi di berbagai tempat pemungutan suara di Indonesia.
KPK menilai penggunaan sistem digital dapat menghapus kebutuhan saksi fisik serta menekan potensi manipulasi penghitungan suara secara manual. Sistem penghitungan otomatis akan menghasilkan resume perolehan suara secara langsung serta real-time dari setiap lokasi pemilihan umum.
Usulan e-voting diharapkan mulai dikaji secara mendalam oleh otoritas terkait menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2029 mendatang. Sistem ini sudah terbukti berhasil di tingkat lokal serta tidak serumit kekhawatiran masyarakat mengenai isu keamanan data digital.
Kiagus menepis anggapan bahwa sistem elektronik rentan terhadap peretasan selama proses pengolahan data pemilu berlangsung di server pusat. Berdasarkan temuan di lapangan, potensi kecurangan justru lebih sering terjadi saat proses rekapitulasi berjenjang menggunakan sistem kertas manual.
Praktik manipulasi suara tersebut menjadi motif utama terjadinya politik uang yang merusak kualitas demokrasi di berbagai daerah Indonesia. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara digital secara bertahap mulai dari wilayah-wilayah tertentu yang sudah siap.
Penghematan anggaran negara serta biaya parpol melalui digitalisasi pemilu akan berdampak positif pada integritas para calon pemimpin bangsa. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pejabat terpilih tidak lagi terbebani oleh utang modal politik.
Pemerintah serta penyelenggara pemilu perlu segera menyiapkan infrastruktur teknologi yang mumpuni guna mendukung transformasi sistem pemilihan digital tersebut. Komitmen bersama menjadi kunci utama dalam menciptakan proses demokrasi yang murah, cepat, akurat, serta bebas dari praktik korupsi.
