porenesia.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi ancaman pelanggaran hukum serius terkait operasi militer terhadap Iran. Tenggat waktu 60 hari untuk mendapatkan persetujuan Kongres telah berakhir secara resmi pada Kamis malam lalu.
Berdasarkan War Powers Resolution, pemerintah wajib menghentikan operasi militer jika tidak ada otorisasi resmi dari parlemen. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi kewenangan presiden dalam melanjutkan perang tanpa keterlibatan penuh dari pihak legislatif. Partai Demokrat menilai posisi hukum Presiden Trump saat ini sangat lemah pasca melewati ambang batas waktu tersebut. Pemimpin Demokrat Chuck Schumer menegaskan bahwa presiden telah melanggar undang-undang karena tetap melanjutkan konflik tanpa izin resmi.
Namun, pemerintahan Trump menolak interpretasi hukum tersebut dan berargumen bahwa hitungan waktu 60 hari sempat terhenti. Mereka beralasan bahwa gencatan senjata pada April lalu menjadi dasar hukum untuk menghentikan sementara hitungan waktu operasional. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyampaikan pandangan serupa bahwa jeda pertempuran otomatis membekukan durasi batas waktu menurut undang-undang. Meski demikian, argumen pemerintah ini langsung mendapatkan penolakan keras dari para anggota parlemen di pihak oposisi.
Sengketa ini menjadi ujian besar bagi kewenangan Kongres dalam menentukan kebijakan perang Amerika Serikat di Timur Tengah. Saat ini, puluhan ribu pasukan militer Amerika Serikat masih bersiaga dengan biaya politik dan ekonomi yang sangat besar. Beberapa anggota Partai Republik mulai menunjukkan kegelisahan terhadap strategi perang yang tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas. Senator John Curtis menegaskan tidak akan mendukung penggunaan kekuatan militer berkelanjutan tanpa adanya otorisasi formal dari pihak parlemen.
Senator Adam Schiff terus mendesak rekan-rekannya untuk mengakui bahwa harga peperangan ini sudah terlalu mahal bagi negara. Hingga saat ini, konflik tersebut telah menelan tiga belas nyawa anggota militer serta menghabiskan anggaran miliaran dolar Amerika.
