porenesia.com – Menteri Perumahan Maruarar Sirait memastikan rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun di kawasan Tanah Abang tetap berlanjut. Pemerintah tetap optimis menjalankan proyek strategis tersebut meskipun saat ini sedang menghadapi dinamika gugatan hukum.
Maruarar telah melakukan pengecekan mendalam terkait status legalitas lahan kepada pihak Kementerian ATR/BPN. Hasil verifikasi resmi menyatakan bahwa tanah di atas lahan PT KAI tersebut merupakan aset negara yang sah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di tengah tingginya kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan Jakarta. Proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara demi kepentingan rakyat luas sesuai arahan Presiden Prabowo.
Pembangunan rumah susun ini akan menggunakan skema tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Astra International Tbk. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan program hunian terjangkau tersebut. Rumah susun dengan kapasitas 1.000 unit ini diperkirakan mampu menampung sekitar 4.000 orang warga ibu kota. Fasilitas ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah hingga masyarakat dengan penghasilan menengah di kawasan strategis.
Menteri Maruarar kini tengah menyiapkan aturan khusus mengenai kriteria kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat. Pemanfaatan lahan negara harus memberikan dampak produktif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan berkelanjutan. Lahan di Tanah Abang tersebut saat ini sedang menjadi objek gugatan ahli waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak penggugat menyasar PT KAI serta Kementerian ATR/BPN sebagai tergugat dalam sengketa tanah tersebut.
Namun, pemerintah meyakini legalitas lahan sudah memenuhi seluruh ketentuan administratif yang berlaku di negara kita. Maruarar mengajak seluruh pihak mendukung langkah konkret ini guna mengurangi angka backlog perumahan di Jakarta.
