porenesia.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana menutup program studi di perguruan tinggi yang tidak relevan. Langkah tegas ini bertujuan meningkatkan keselarasan antara lulusan kampus dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.
Sekjen Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan rencana eksekusi tersebut dalam sebuah simposium nasional pada Kamis lalu. Pemerintah akan memilih dan memilah program studi yang masih layak untuk tetap beroperasi. Saat ini program studi bidang ilmu sosial mendominasi statistik pendidikan tinggi sebesar 60 persen. Badri menyoroti jumlah lulusan kependidikan atau keguruan yang mencapai 490.000 orang setiap tahunnya.
Padahal, lowongan untuk calon guru dan fasilitator hanya tersedia sebanyak 20.000 posisi saja. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 470.000 lulusan keguruan tidak memiliki pekerjaan sesuai bidangnya. Pemerintah menilai sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia hanya menggunakan strategi berdasarkan tren pasar semata. Kampus cenderung membuka program studi yang sedang laris sehingga terjadi penumpukan lulusan di sektor tertentu.
Badri memperingatkan bahwa Indonesia tidak akan mencapai target negara maju tanpa penyesuaian lulusan perguruan tinggi. Pertumbuhan ekonomi masa depan menuntut keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis. Data kementerian juga memproyeksikan potensi kelebihan pasokan dokter pada tahun 2028 mendatang. Ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah saat ini.
Kemendiktisaintek kini tengah menyusun daftar program studi prioritas berdasarkan kajian Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan bonus demografi Indonesia menuju masa keemasan yang dicita-citakan.
