porenesia.com – Komunitas Kebijakan Kita berkolaborasi dengan Puspadaya resmi membuka program Sekolah Kebijakan Perempuan bertajuk “Perempuan di Era Digital” secara daring pada Rabu lalu.
Kegiatan melalui platform Zoom ini menarik perhatian lebih dari 107 partisipan dari berbagai wilayah di penjuru Indonesia. Program ini bertujuan menjawab tantangan ganda bagi perempuan terkait peluang ekonomi digital serta risiko keamanan siber yang terus mengintai. Kebijakan Kita berupaya membangun pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak perempuan di dunia maya. Sesi perdana ini menghadirkan tokoh inspiratif Sherly Annavita sebagai narasumber utama untuk membagikan pandangannya.
Sherly menekankan bahwa partisipasi perempuan di era digital tidak boleh berhenti pada tingkat konsumsi konten semata. Ia mendorong perempuan agar mampu memposisikan diri sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar objek dari kemajuan teknologi saat ini. Literasi terhadap kebijakan digital menjadi langkah awal untuk memastikan ruang siber tetap inklusif, aman, serta memberdayakan bagi semua orang. Moderator Diva Davina memandu sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai isu krusial terkait representasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.
Para peserta juga mendiskusikan cara praktis mengadvokasi kebijakan yang mendukung keseimbangan antara produktivitas digital dan keamanan privasi. Antusiasme peserta terlihat jelas melalui sesi tanya jawab dinamis yang menunjukkan tingginya kebutuhan wadah diskusi berperspektif gender. Kebijakan Kita berkomitmen mencetak kader perempuan yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga kritis terhadap dinamika kebijakan publik. Program berkelanjutan ini menyasar penguatan peran perempuan baik di tingkat lokal maupun nasional secara sistematis.
Puspadaya selaku mitra kolaborasi turut menegaskan komitmennya dalam melindungi kelompok rentan melalui pendekatan kebijakan inklusif. Wadah edukasi ini fokus pada advokasi kebijakan, literasi politik, dan pemberdayaan anak muda untuk terlibat aktif dalam demokrasi. Melalui Sekolah Kebijakan Perempuan, pemerintah dan masyarakat berharap muncul lebih banyak inovasi kebijakan yang ramah terhadap kebutuhan gender. Transformasi digital Indonesia memerlukan partisipasi aktif perempuan agar kemajuan teknologi memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
