porenesia.com — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Gebyar Pelaku Usaha Maluku Utara 2026 pada Senin (13/4). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi agar lebih kompetitif. LKPP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendorong keterlibatan produk lokal dalam belanja negara. Langkah strategis ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 40 persen belanja untuk UMKM.
Data INAPROC mencatat nilai belanja pemerintah untuk usaha kecil di Maluku Utara mencapai Rp275,09 miliar. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto menegaskan pentingnya kesiapan pelaku usaha menghadapi era digital. Ia menyebut kegiatan ini sebagai momentum bagi pengusaha lokal untuk memahami regulasi pengadaan yang dinamis. Pemahaman yang baik menjadi kunci utama agar produk daerah mampu bersaing secara aktif dan berkelanjutan.
Panitia menghadirkan berbagai agenda penting seperti diskusi panel dan pemberian penghargaan bagi pelaku usaha berprestasi. Selain itu, terdapat layanan coaching clinic untuk memandu peserta menggunakan platform digital seperti Katalog Elektronik. Para peserta berharap pemerintah memberikan pendampingan intensif hingga mereka berhasil melakukan transaksi nyata dengan instansi negara. Dukungan ini sangat krusial agar produk lokal benar-benar bisa tayang dalam sistem pengadaan nasional.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyambut positif kolaborasi yang melibatkan sekitar 300 pelaku usaha tersebut. Ia berharap program ini mampu meningkatkan integritas dan transparansi proses pengadaan barang di daerahnya. Penguatan tata kelola yang akuntabel harus terbangun secara menyeluruh dari level bawah hingga jajaran atas. Sinergi ini bertujuan menjadikan belanja pemerintah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi Maluku Utara.
Melalui peningkatan kapasitas ini, LKPP menargetkan lebih banyak pelaku usaha lokal terlibat dalam penyediaan kebutuhan publik. Keterlibatan UMKM dalam proyek pemerintah akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan transparan. Pemerintah terus berkomitmen mendukung digitalisasi usaha kecil agar mereka mampu naik kelas ke level nasional. Keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku Utara.
