porenesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tajam proyeksi Bank Dunia terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan mencapai angka 4,7 persen. Purbaya menilai prediksi tersebut sangat keliru dan berpotensi merugikan citra ekonomi tanah air. Ia bahkan meminta Bank Dunia untuk segera meminta maaf jika ramalan tersebut terbukti salah. Menkeu menegaskan bahwa data pemerintah menunjukkan kondisi ekonomi yang jauh lebih positif.
Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 mampu menembus angka 5,5 hingga 5,6 persen. Menurutnya, proyeksi rendah dari Bank Dunia terkesan menggambarkan Indonesia seolah akan mengalami resesi tajam. Ia meyakini tim analis lembaga internasional tersebut telah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan data. Purbaya menganggap ramalan tersebut mengabaikan indikator penguatan domestik yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah optimis kinerja ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
Menkeu menilai proyeksi negatif tersebut muncul akibat asumsi kenaikan harga minyak dunia yang terlalu tinggi. Hal ini kemudian memicu sentimen negatif bagi iklim investasi dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Purbaya menyebut tindakan Bank Dunia sebagai sebuah kesalahan besar yang merusak persepsi pelaku pasar. Ia menanti sikap sportif dari lembaga tersebut untuk mengubah prediksi saat harga minyak kembali normal. Indonesia berkomitmen membuktikan bahwa fundamental ekonomi nasional jauh lebih tangguh dari proyeksi asing.
Pemerintah terus memantau dinamika ekonomi global untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga. Koordinasi lintas kementerian semakin kuat demi memastikan target pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat tercapai. Purbaya meminta masyarakat dan investor tidak terpengaruh oleh isu resesi yang tidak berdasar. Kebijakan fiskal yang responsif menjadi senjata utama pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Fokus utama saat ini adalah mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong produktivitas nasional.
