porenesia.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri Rapat Kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Pertemuan strategis tersebut membahas percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah serta program kerja tahun anggaran 2026. Pemerintah memfokuskan kebijakan pada perlindungan identitas bangsa melalui penguatan ekosistem budaya dan transformasi digital. Fadli Zon menegaskan bahwa bahasa daerah merupakan fondasi utama ketahanan budaya nasional yang harus tetap hidup. Negara berkomitmen hadir untuk memastikan warisan luhur ini terus berkembang di tengah masyarakat modern. Pendekatan kebijakan kini bertransformasi dari sekadar pelestarian pasif menjadi revitalisasi aktif yang melibatkan generasi muda.
Kementerian Kebudayaan mendorong integrasi bahasa daerah ke dalam sistem pendidikan nasional serta produksi konten kreatif digital. Perencanaan program daerah kini wajib berbasis data faktual melalui dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan agar kebijakan tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat lokal. Ketua DPD RI Filep Wamafma memberikan apresiasi tinggi terhadap materi penguatan substansi RUU yang pemerintah sampaikan. Ia berharap regulasi ini mampu menjawab tantangan nyata dalam menjaga keberagaman bahasa di seluruh pelosok daerah. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberlanjutan agenda pemajuan kebudayaan nasional.
Perwakilan Provinsi Papua, David Harold Warumi, menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan seperti penambahan balai bahasa di wilayahnya. Aspirasi masyarakat adat menunjukkan kebutuhan mendesak akan perlindungan identitas budaya yang lebih serius dan terstruktur. Sementara itu, perwakilan dari Jambi menyatakan kesiapan daerah untuk menyosialisasikan program pelestarian seni tradisional. Kebudayaan mencakup spektrum luas mulai dari tradisi lisan, manuskrip kuno, hingga pengetahuan lokal yang terpadu. Menteri Kebudayaan optimistis kolaborasi lintas sektor ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menteri Kebudayaan dalam rapat tersebut juga didampingi oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo beserta jajaran eselon terkait. Kehadiran tim lengkap ini menunjukkan keseriusan kementerian dalam mengawal setiap program strategis nasional tahun 2026. Seluruh masukan dari anggota DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan kebudayaan masa depan. Pemerintah terus berupaya menjadikan budaya sebagai sumber daya strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Komitmen ini bertujuan agar identitas bangsa tetap terjaga meskipun dinamika global terus berubah dengan cepat. Transformasi digital menjadi jembatan utama agar kebudayaan tetap relevan bagi kemajuan bangsa ke depan.
