Klaim Alasan Keamanan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Jelaskan Penyebab Tak Temui Demonstran

"Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengklaim alasan keamanan sebagai penyebab utama dirinya tidak menemui demonstran yang menuntut kejelasan anggaran mewah rumah jabatan."
Gubernur Kalimantan
Gubernur Kalimantan

porenesia.com

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjelaskan alasan ia tidak menemui massa aksi pada Selasa lalu.

Rudy menegaskan faktor keamanan dan prosedur audiensi mendasari keputusan tersebut melalui jumpa pers di Hotel Atlet Sempaja. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama pengunjuk rasa sebenarnya mengarah ke gedung DPRD, bukan Kantor Gubernur. Pergeseran massa terjadi secara mendadak setelah tuntutan mereka di legislatif tidak terpenuhi. Pihak Pemprov Kaltim menerima informasi rencana unjuk rasa sehari sebelumnya dengan tujuan berbeda.

Gubernur mengaku tidak pernah menolak dialog dengan masyarakat maupun mahasiswa secara prinsip. Namun, ia keberatan jika komunikasi berlangsung di tengah kerumunan massa yang tidak kondusif. Rudy telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk memastikan keamanan selama proses unjuk rasa tersebut. Ia menilai kondisi lapangan menjelang magrib sangat berisiko bagi keselamatannya. Demonstran melemparkan botol dan batu ke arah aparat keamanan yang berjaga di lokasi.

Gubernur mengklaim telah menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke gedung guna melakukan audiensi resmi. Namun, para pengunjuk rasa menolak tawaran dialog secara formal tersebut. Padahal, Rudy mengaku membuka akses komunikasi selama 24 jam di kantor maupun rumah jabatan. Kericuhan pecah setelah massa merasa kecewa karena gubernur tidak menemui mereka hingga malam hari. Polisi akhirnya mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa yang mulai bertindak anarkis.

Massa membawa tiga tuntutan utama, termasuk protes terhadap anggaran mewah rumah jabatan senilai Rp25 miliar. Mereka juga menyoroti pengadaan mobil dinas baru berjenis Range Rover seharga Rp8,5 miliar. Rudy mengajak seluruh lapisan masyarakat tetap bersinergi mengawal pembangunan Kaltim melalui jalur resmi. Ia menganggap dialog yang tenang lebih efektif untuk menyampaikan data dan aspirasi masyarakat. Gubernur meminta semua pihak mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam menyampaikan pendapat.