porenesia.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri berkomitmen terus mengawal implementasi berbagai program prioritas nasional secara efektif. Langkah ini bertujuan agar seluruh agenda strategis pemerintah memberikan dampak nyata, adil, serta berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik serta potensi besar yang harus dikembangkan. Ia menilai tidak ada daerah yang miskin karena semua wilayah memiliki keunikan yang siap untuk diaktualisasikan menjadi maju.

Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang mencakup pengendalian inflasi, swasembada pangan, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem secara total. Yusharto meminta seluruh jajaran pemerintahan mengawal program tersebut secara serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.

Implementasi program di tingkat daerah memerlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu. BSKDN berupaya menghimpun masukan terkait capaian serta hambatan lapangan guna memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih operasional lagi.

Yusharto menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif atau sekadar mencari kesalahan. Instrumen tersebut harus mampu menjadi sarana perbaikan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan nyata di lapangan.

BSKDN terus memperkuat fungsi policy hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan internal Kementerian Dalam Negeri saat ini. Fungsi ini menghubungkan data, analisis, serta isu lapangan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran berbasis bukti.

Keberhasilan Program Direktif Presiden pada akhirnya akan diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara secara sangat nyata. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjamin keadilan bagi seluruh warga di berbagai pelosok daerah dari Sabang sampai Merauke.

Melalui rapat koordinasi di Kendari, pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menjalankan agenda pembangunan. Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Indonesia.