porenesia.com – Pemerintah memperkuat sinergi lintas instansi untuk mempercepat transformasi digital nasional guna meningkatkan efisiensi dan menekan kebocoran anggaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kolaborasi sektor publik menjadi kunci keberhasilan infrastruktur digital. Fokus utama saat ini menyasar pada sektor perlindungan sosial melalui penyelesaian komponen identitas digital dan pertukaran data. Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh layanan tersebut ke dalam Portal Layanan Publik Nasional, INAku, untuk memudahkan akses masyarakat. Langkah ini bertujuan memangkas proses bisnis yang rumit serta meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kolaborasi yang terjalin saat ini menunjukkan progres positif. Digitalisasi perlindungan sosial menjadi contoh nyata pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan di lapangan. Pemerintah telah melaksanakan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi dan bersiap memperluas jangkauan ke 42 kabupaten/kota lainnya. Transformasi ini juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa uji coba di Banyuwangi berhasil meningkatkan akurasi data penerima bantuan secara signifikan. Tingkat kesalahan penargetan pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurun drastis dari 77,7 persen menjadi 28,2 persen. Keberhasilan ini menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk memperluas implementasi sistem ke berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintahan Digital sebagai landasan hukum inovasi tersebut.
Sinergi antarlembaga ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem layanan publik yang saling terhubung dalam siklus hidup masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan instrumen untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Penguatan identitas digital dan pembayaran elektronik akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari transformasi menyeluruh. Melalui keterpaduan data, pemerintah optimis akuntabilitas tata kelola pemerintahan akan semakin kuat dan tepercaya.
