porenesia.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Ia mendesak otoritas terkait memastikan lonjakan harga BBM tersebut tidak merembet ke harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Terkait hal itu, stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas utama guna menjaga daya beli warga di seluruh daerah. Pemerintah harus menjamin bahwa penyesuaian harga energi ini tidak memicu inflasi pada sektor barang-barang kebutuhan dasar. Oleh karena itu, langkah pengawasan pasar secara ketat perlu terlaksana untuk mencegah oknum pedagang menaikkan harga secara sepihak.
Lebih lanjut, Rivqy memahami bahwa kenaikan harga ini merupakan dampak dari ketidakpastian kondisi geopolitik global yang menentu. PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga sejumlah jenis BBM nonsubsidi dengan lonjakan yang sangat tajam sejak Sabtu kemarin. Sebagai contoh, harga Pertamax Turbo kini melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jenis BBM lain seperti Dexlite dan Pertamina DEX juga mengalami kenaikan harga hingga mencapai angka Rp23.000-an. Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar tetap terjangkau oleh rakyat kecil.
Di sisi lain, pemerintah perlu mengedepankan komunikasi publik yang transparan mengenai kondisi riil sektor energi nasional saat ini. Rivqy meminta kementerian terkait menjelaskan secara terbuka mengenai beban subsidi serta tantangan distribusi yang sedang dihadapi negara. Selanjutnya, transparansi informasi ini bertujuan agar masyarakat memahami urgensi di balik pengambilan kebijakan ekonomi yang sulit tersebut. Pemerintah dan BUMN energi juga wajib menyiapkan strategi cadangan energi untuk menjaga stabilitas pasokan di masa depan. Sejalan dengan itu, koordinasi antarlembaga harus berjalan optimal demi meredam kegelisahan publik akibat perubahan harga yang mendadak.
Pada akhirnya, kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan tetap menjadi fokus utama di tengah dinamika ekonomi global sekarang. Anggota dewan berharap pemerintah selalu konsisten dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan fiskal dan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Oleh sebab itu, efisiensi dalam distribusi energi harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara yang sia-sia. Masyarakat menantikan langkah konkret pemerintah dalam menstabilkan harga-harga komoditas penting lainnya setelah kebijakan penyesuaian BBM ini berlaku. Secara keseluruhan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menghadapi tekanan ekonomi di tahun 2026 ini.
