porenesia.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pendamping PKH tidak memiliki kewenangan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam data kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Terkait hal itu, Gus Ipul menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara silaturahmi bersama jajaran pemerintah daerah di Makassar. Ia ingin meluruskan anggapan keliru yang menyebut bupati atau wali kota sebagai penentu utama penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara temuan lapangan dan verifikasi otoritas pusat menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan bahwa tugas utama pendamping PKH adalah memutakhirkan informasi riil warga di lapangan. Informasi dinamis seperti warga yang pindah domisili atau meninggal dunia harus segera masuk ke dalam sistem pelaporan. Selain itu, keterlambatan pembaruan data dapat mengakibatkan penyaluran bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah memberikan ruang bagi para pendamping untuk mengusulkan, menyanggah, serta memberikan data faktual berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Maka dari itu, akurasi data yang dikirimkan oleh pilar-pilar sosial akan menentukan kualitas koreksi akhir oleh BPS.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melaporkan adanya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di wilayahnya. Penurunan tersebut mencapai sekitar 17.000 jiwa sepanjang tahun 2025 berkat program bantuan sosial yang semakin tepat sasaran. Selanjutnya, Kementerian Sosial membuka dua jalur partisipasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Masyarakat dapat melapor melalui jalur formal di desa atau menggunakan jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Sejalan dengan itu, setiap usulan dari masyarakat akan melalui proses verifikasi lapangan oleh dinas sosial setempat.
Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih akurat. Data yang mutakhir secara berkala setiap tiga bulan akan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran bantuan oleh oknum tertentu. Meskipun demikian, partisipasi aktif warga dalam melaporkan kondisi ekonomi tetangga di sekitarnya tetap menjadi kunci keberhasilan program. Gus Ipul optimis bahwa subsidi sosial akan menyentuh lapisan masyarakat terbawah jika pemutakhiran data berjalan secara konsisten. Secara keseluruhan, langkah pembenahan data ini bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh pelosok Indonesia.
