porenesia.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) RI Muhammad Qodari akan menggelar konferensi pers mingguan sebagai program kerja utama. Langkah ini merupakan kelanjutan dari tradisi komunikasi yang sebelumnya ia lakukan saat menjabat di Kantor Staf Kepresidenan.
Qodari telah berkoordinasi dengan Kepala KSP yang baru mengenai pemindahan program rutin tersebut ke lembaga Bakom RI. Ia menegaskan bahwa tugas pokok Bakom saat ini adalah mengorkestrasi seluruh komunikasi di lingkungan pemerintahan secara terpadu. Koordinasi komunikasi antar kementerian dan lembaga menjadi fokus utama agar tidak terjadi tumpang tindih pernyataan di publik. Qodari ingin memastikan setiap kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan seiring dan tidak saling menegasikan.
Konferensi pers mingguan setiap hari Rabu akan menjadi sarana utama untuk mengomunikasikan capaian program kerja prioritas pemerintah. Forum tersebut nantinya akan menghadirkan kementerian yang sedang menangani isu aktual guna memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Guru Besar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto menyarankan agar Bakom segera menata tata kelola komunikasi kelembagaan menyeluruh. Bakom diharapkan mampu membentuk sebuah protokol komunikasi kelembagaan yang ajek untuk ditaati oleh seluruh jajaran kabinet.
Langkah penguatan Bakom dinilai sangat penting untuk menjawab keresahan publik terkait pola komunikasi anggota kabinet yang tidak sinkron. Konsinyering bersama seluruh menteri dianggap menjadi solusi efektif guna menciptakan narasi tunggal pemerintahan yang lebih solid. Qodari mengaku saat ini sedang mempelajari teknis pelaksanaan komunikasi tersebut agar dapat berjalan maksimal dalam waktu dekat. Gambaran mengenai struktur dan mekanisme koordinasi di bawah Bakom kini sudah mulai ia susun secara lebih mendalam.
Publik berharap program konferensi pers mingguan ini dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah kepada seluruh rakyat. Penataan komunikasi yang baik akan menjadi modal penting bagi keberhasilan implementasi berbagai program kerja prioritas nasional.
