porenesia.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Prabowo memprioritaskan agenda reformasi Polri. Mereka mempertanyakan sikap Presiden yang belum kunjung menemui Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) hingga hari ini.
Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana menyebut KPRP telah merampungkan draf rekomendasi sejak awal Februari tahun 2026. Namun, kesibukan agenda luar negeri membuat Presiden belum memiliki waktu untuk menerima laporan penting tersebut secara langsung. Arif menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan agenda mendesak untuk menyelesaikan berbagai persoalan brutalitas dan penyalahgunaan wewenang. Agenda ini sangat penting guna menjaga tegaknya kedaulatan rakyat serta hak asasi manusia di Indonesia.
Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian pasca pengesahan KUHAP yang baru. Pengabaian terhadap tuntutan reformasi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian nasional. Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida mendesak komite untuk menyampaikan hasil rekomendasi tersebut secara terbuka kepada publik. Ia menilai transparansi hasil kerja komite merupakan bentuk akuntabilitas kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan masukan.
Nany juga meminta DPR RI segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap absennya tindak lanjut agenda reformasi kepolisian. Legislatif harus memastikan bahwa pemerintah menjalankan mandat rakyat untuk membenahi sistem keamanan dan penegakan hukum nasional. Sebelumnya, Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa draf rekomendasi pembenahan internal Polri sebenarnya sudah siap sejak lama. Tim beranggotakan sepuluh tokoh tersebut mencakup lima jenderal bintang empat serta perwakilan dari kalangan masyarakat sipil.
Kini publik sedang menunggu keputusan strategis Presiden terkait masa depan institusi Polri agar menjadi lebih profesional. Implementasi rekomendasi KPRP diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi wajah kepolisian di mata seluruh rakyat Indonesia.
