porenesia.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan proses pengalihan puluhan ribu ASN penyuluh pertanian berjalan secara tepat sasaran. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat program swasembada pangan nasional melalui penataan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, Wakil Kepala BKN, Suharmen, menegaskan komitmen tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. BKN menjamin seluruh tahapan pengalihan berlangsung akuntabel dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku saat ini. Selain itu, penataan ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di seluruh Indonesia.
Terkait hal tersebut, BKN mencatat sebanyak 38.311 ASN penyuluh pertanian telah masuk dalam proses pengalihan status kepegawaian. Jumlah tersebut terdiri dari pegawai PNS, CPNS, serta PPPK yang memegang jabatan fungsional penyuluh di lapangan. Selanjutnya, tim gabungan melakukan verifikasi ketat terhadap data usulan awal guna memastikan validitas identitas setiap pegawai. Namun, BKN terpaksa membatalkan ratusan usulan karena faktor meninggal dunia, sakit berat, hingga pelanggaran disiplin. Maka dari itu, validasi data yang akurat sangat penting untuk mencegah kesalahan pembayaran gaji di masa depan.
Di sisi lain, BKN juga aktif menyelesaikan status tenaga non-ASN penyuluh pertanian melalui skema pengangkatan PPPK. Suharmen mendorong kebijakan afirmasi melalui mekanisme PPPK paruh waktu bagi mereka yang belum mendapatkan formasi tetap. Lebih lanjut, kebijakan ini memberikan peluang peningkatan status berdasarkan capaian kinerja dan kemampuan anggaran negara. Per 1 April 2026, jumlah penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian tercatat mencapai 39.809 orang. Meskipun demikian, angka ini masih memerlukan penguatan untuk melayani jutaan hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyepakati percepatan pemenuhan kebutuhan penyuluh dengan target minimal satu orang per desa. Prioritas pemenuhan menyasar para eks-penyuluh serta lulusan sekolah kejuruan maupun politeknik pembangunan pertanian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam melakukan penataan SDM ini. Upaya ini diharapkan mampu menekan rasio beban kerja penyuluh yang saat ini masih menangani lahan sangat luas. Pada akhirnya, penguatan kualitas penyuluh menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
