porenesia.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memberikan izin penuh kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menggeledah kantornya. Para penyidik mendatangi Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kamis (9/4/2026) sore. Dody menegaskan bahwa pihak kejaksaan datang untuk melakukan pendalaman terkait suatu permasalahan hukum. Ia langsung mempersilakan petugas memasuki sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian PU tanpa hambatan.
Pihak Kejati DKI Jakarta membawa surat tugas resmi saat mendatangi kantor kementerian di Jakarta Selatan. Dody mengaku tidak menanyakan secara detail mengenai perkara yang sedang diusut oleh para penyidik tersebut. Ia bahkan menawarkan ruang kerja pribadinya untuk diperiksa jika pihak kejaksaan merasa perlu melakukannya. Dody menjamin tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi dari proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Menteri PU meminta petugas keamanan untuk memberikan keleluasaan penuh kepada rombongan tim Kejati DKI Jakarta. Ia hanya mengingatkan agar staf mencatat setiap barang atau dokumen yang diambil oleh para petugas. Saat ini, pihak berwenang memang sedang menyelidiki dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya. Kasus tersebut mencuat setelah adanya laporan internal dari Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PU.
Dody sebelumnya sempat mengungkap adanya indikasi praktik kekuatan tersembunyi atau deep state di internal kementeriannya. Ia menyebut terdapat oknum pejabat yang merasa kebal terhadap hukum dan pengawasan selama ini. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi tegas untuk melakukan pembersihan di tubuh kementerian tersebut. Jika tidak segera berbenah, Presiden menyatakan siap turun tangan langsung untuk menindak oknum yang bermasalah.
Menteri Dody menegaskan bahwa tugas utamanya saat ini adalah melakukan bersih-bersih secara menyeluruh. Ia berkomitmen untuk mendukung penuh segala upaya penegakan hukum demi integritas instansi yang dipimpinnya. Proses pemeriksaan ini diharapkan mampu membongkar praktik ilegal yang merugikan keuangan negara di sektor infrastruktur. Publik terus memantau perkembangan kasus ini guna memastikan transparansi di kementerian tersebut.
