Fitch Ratings menurunkan peringkat surat utang Pos Indonesia menjadi default atau gagal bayar karena perseroan tak membayar kupon obligasi yang jatuh tempo pada 28 September 2026.
PT POS Indonesia (Persero) buka suara soal keputusan Fitch Ratings menurunkan peringkat surat utang perseroan senilai Rp 400 miliar yang jatuh tempo pada 28 Desember 2027.
Dalam keterangan pada Ahad, 25 Oktober 2026, Fitch Ratings menurunkan peringkat surat utang Pos Indonesia menjadi default atau gagal bayar karena perseroan tak membayar kupon obligasi yang jatuh tempo pada 28 September 2026.
Corporate Secretary Pos Indonesia Iwan Gunawan mengatakan perseroan menghormati dan mencermati keputusan Fitch Ratings terkait penyesuaian peringkat Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022.
“Perseroan memandang perkembangan tersebut sebagai bagian dari dinamika kondisi keuangan yang saat ini tengah ditangani melalui langkah restrukturisasi dan transformasi perusahaan secara menyeluruh,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima kami.
Iwan mengatakan saat ini fokus utama perseroan adalah mempercepat pelaksanaan program restrukturisasi keuangan dan transformasi bisnis untuk memulihkan likuiditas, memperkuat struktur keuangan, serta membangun fundamental usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Menurut Iwan, program restrukturisasi dan transformasi tersebut mencakup penataan kembali kewajiban keuangan, penguatan pengelolaan arus kas, peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi aset dan jaringan, serta pengembangan bisnis yang lebih produktif dan kompetitif. “Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemegang saham, kreditur, dan para pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Dalam kaitannya dengan kewajiban kepada pemegang obligasi dan sukuk, Iwan menambahkan, perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Perseroan tengah mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) yang direncanakan pada November 2026. Langkah ini sebagai bagian dari proses pembahasan usulan restrukturisasi kewajiban keuangan bersama para pemegang obligasi dan sukuk.
Iwan mengatakan perseroan meyakini bahwa keberhasilan restrukturisasi keuangan perlu berjalan seiring dengan transformasi bisnis dan operasional. Karena itu, langkah pemulihan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi tekanan likuiditas jangka pendek, tetapi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Di tengah proses tersebut, kata Iwan, Pos Indonesia berkomitmen terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik layanan pengiriman surat dan paket, logistik, jasa keuangan, maupun layanan yang mendukung program Pemerintah. “Perseroan juga terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan dan penguatan hubungan dengan pelanggan serta mitra usaha,” katanya.
Di samping itu, Iwan menambahkan, Pos Indonesia berkomitmen menjalankan seluruh proses restrukturisasi dan transformasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Setiap perkembangan material akan disampaikan melalui kanal resmi perseroan sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku,” katanya.





