porenesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi viralnya video ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai detail pengadaan kendaraan operasional tersebut saat ini. Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa rencana pembelian motor listrik dan komputer sebenarnya pernah muncul pada usulan anggaran 2025. Pihak Kementerian Keuangan sempat menolak rencana tersebut karena menganggap pengadaan fasilitas belum menjadi prioritas utama. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memfokuskan alokasi dana pada kebutuhan inti, yaitu penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan berbeda terkait urgensi pengadaan sarana transportasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pengadaan motor listrik memang telah masuk dalam rencana anggaran operasional tahun 2025. Kendaraan ini bertujuan menunjang mobilitas para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Dadan memastikan bahwa pihak BGN hingga kini belum mendistribusikan satu pun unit motor kepada petugas lapangan. Hal ini dikarenakan seluruh kendaraan masih harus melewati tahapan administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang sah.
Pihak BGN juga membantah keras kabar burung yang menyebut jumlah pengadaan mencapai angka 70.000 unit. Dadan mengklarifikasi bahwa realisasi saat ini baru menyentuh 21.801 unit dari total target 25.000 unit kendaraan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak termakan disinformasi yang beredar di ruang digital mengenai pemborosan anggaran. Pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara penyediaan fasilitas pendukung dan pemenuhan target gizi nasional secara akuntabel. Proses pengadaan ini tetap berjalan secara bertahap guna memastikan setiap aset negara tercatat dengan benar.
Diskusi mengenai prioritas anggaran ini mencerminkan dinamika koordinasi antarlembaga dalam menjalankan program strategis nasional. Menteri Keuangan berkomitmen untuk melakukan pengecekan lebih lanjut guna memastikan penggunaan dana negara tepat sasaran. Sementara itu, Badan Gizi Nasional terus menyiapkan infrastruktur pendukung agar distribusi makanan tidak terkendala masalah logistik di daerah. Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada sinergi kebijakan fiskal dan efektivitas operasional di lapangan. Pemerintah ingin menjamin bahwa setiap rupiah yang keluar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
