Tanggapi DEN Terkait Definisi Korupsi, Yusril: Belum Masuk Detail Hukum

Yusril ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai usulan perubahan definisi korupsi masih memerlukan pendalaman yang matang.

Menurut Yusril, masukan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai penyesuaian definisi tersebut sejauh ini masih sebatas wacana dan gagasan garis besar.

“Belum masuk ke detail persoalan tentang definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan UNCAC, baik terkait hukum materiil maupun hukum formil-nya,” ungkap Yusril di Jakarta, Sabtu (24/10)

Yusril mengaku telah diundang oleh DEN untuk melangsungkan pertemuan pada Senin (26/10). Dalam pertemuan tersebut, terdapat kemungkinan DEN akan memaparkan secara terperinci usulan perubahan dimaksud atau mendengarkan pandangannya sebagai mantan Menteri Kehakiman.

Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yusril mencatat sejumlah rekam jejak penting dalam regulasi antikorupsi di Tanah Air. Ia memimpin amandemen UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berlaku hingga saat ini.

Selain itu, ia juga mewakili pemerintah Indonesia dalam menandatangani Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) di Markas PBB, New York, pada 2003.

Pada periode yang sama, Yusril pun mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002 yang menjadi dasar berdirinya KPK.

“Saya bersedia saja menjelaskan kalau diminta agar kita secara jernih dapat memahami latar belakang dan sejarah penyusunan berbagai undang-undang dan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa pemahaman sejarah regulasi sangat krusial. Sebuah peraturan tidak lahir secara tiba-tiba, sehingga praktik penerapan hukum selama ini harus dievaluasi secara kritis, baik untuk melihat letak kekuatan maupun kelemahannya.

Oleh karena itu, Yusril meminta seluruh pihak menelaah rencana ini secara jernih. Baik pihak yang mengusulkan revisi maupun yang ingin mempertahankan aturan yang ada diimbau untuk berpikir bijak dan berhati-hati.

“Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya,” tegas Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut.

SEJARAH RATIFIKASI UNCAC DI INDONESIA
Sebagai catatan, UNCAC resmi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan ditandatangani oleh 140 negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini berlaku secara internasional setelah diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 30 negara pada 14 Desember 2005.

Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Meski demikian, Indonesia tidak menerima secara penuh seluruh poin konvensi tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2006: ‘Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan reservasi (persyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa’.