Dua Klaster Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB

Korupsi BNPB

Dugaan korupsi dana siap pakai di BNPB terjadi sejak 2022. Adik Kepala BNPB turut menjadi tersangka.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengatakan ada dua klaster dalam dugaan korupsi dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kasus ini berkaitan dengan konflik kepentingan dan suap.

“Klaster pertama menggunakan Pasal 12 huruf i (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), kemudian klaster kedua menggunakan pasal suap,” kata Setyo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 14 Oktober 2026

Setyo menuturkan dalam proses gelar perkara terjadi diskusi apakah KPK perlu menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada akhirnya pasal tersebut tidak digunakan

“Tidak menutup kemungkinan bila nanti ditemukan ada pengembangan atau mungkin ada informasi baru, atau ada keterlibatan pihak-pihak lain, ya tidak menutup kemungkinan pasal itu diterapkan,” ujar Setyo.

Setyo menduga praktik korupsi mengenai dana siap pakai BNPB telah terjadi sejak 2022. Selain itu, kata Setyo, barang bukti uang tunai yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB mencapai Rp 3,3 miliar. Namun, pihak KPK dalam penjelasan awal setelah OTT menyatakan uang yang disita Rp 1,4 miliar.

Ia mengatakan bahwa penyidik juga menyita logam mulia ratusan gram hingga aset dalam bentuk kripto. “Ada dalam bentuk kripto, tapi sedang kami dalami,” kata Setyo.

Menurut Setyo, KPK akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendalami aset kripto tersebut.

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Penyidik menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.

Namun penyidik tidak menetapkan Rustian sebagai tersangka. KPK hanya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, yang kata Setyo merupakan Tenaga Ahli BNPB sekaligus adik Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto.

Adapun empat tersangka lain adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta.