Pemerintah Klaim Gunakan Semua Cara Padamkan Kebakaran Hutan

Asap di Malaysia

Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo Sigit mengatakan pemerintah berupaya memadamkan kebakaran hutan dengan banyak cara. Apa saja?

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah sudah mengambil berbagai langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sigit, Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan agar pemadaman kebakaran berlangsung optimal.

Mantan Kapolri tersebut mengklaim pemerintah sudah melakukan semua cara. “Mulai dari satgas (satuan tugas) udara, satgas darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi,” ucap Listyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Ahad, 11 Oktober 2026.

Saat ini, Listyo juga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kebakaran dan mengkaji strategi terbaik agar kebakaran dapat segera padam dan dampaknya bisa diminimalisasi.

“Yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian Karhutla,” kata Listyo.

Ia juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pendirian Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Menurut Listyo, badan tersebut nantinya akan mempunya tugas dan fungsi yang lebih fleksibel dalam menanganani dan terutama mencegah serta meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.

Selama hampir tiga bulan terakhir kabut kebakaran hutan tak hanya berdampak di dalam negeri. Jerebu sudah melintas hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura. Pada Kamis, 8 Oktober 2026, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi Presiden Prabowo Subianto secara khusus untuk membahas dampak kabut asap yang telah mencapai negaranya.

Anwar menegaskan kesiapan Malaysia untuk mengulurkan bantuan penuh kepada Indonesia. “Kita menyatakan sejak beberapa minggu lalu, kesediaan kita memberikan apa pun kerja sama,” ucap Anwar melalui akun Instagram miliknya.

Berdasarkan data dasbor penanganan kebakaran hutan dan lahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 10 Oktober 2026, tercatat masih ada 6.414 titik panas alias hotspot dan 195 titik kebakaran atau fire spot yang tersebar di enam provinsi prioritas penanganan kebakaran, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.