Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginstruksikan kementerian/lembaga (K/L) memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 30 persen dari pagu yang belum direalisasikan per 8 Oktober 2026. Instruksi itu disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto mengatakan pemangkasan anggaran dinasĀ untuk mempertajam pengelolaan belanja agar makin fokus pada pencapaian dan hasil yang direncanakan.
“Bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika kita memasuki triwulan IV,” kata Sudarto dalam paparan APBN Kita, di Jakarta, Jumat (9/10).
Kemenkeu meminta efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan dengan mengoptimalkan rapat daring, pembatasan perjalanan yang bukan prioritas, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas.
Selain efisiensi belanja perjalanan dinas, Kemenkeu juga menginstruksikan kementerian/lembaga untuk menunda belanja pendukung aparatur (nongaji dan layanan dasar) yang belum direalisasikan. Itu misalnya kendaraan bermotor baru, pembangunan/pengadaan rumah dinas baru, dan renovasi atau rehabilitasi gedung/kantor dan sejenisnya.
Dijelaskan bahwa penghematan anggaran itu diblokir melalui mekanisme automatic adjustment dengan mencantumkan kode 9 pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Kami mengajak seluruh kementerian/lembaga makin fokus untuk pencapaian target-target yang sudah direncanakan,” pungkas dia.





