Menaker: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur 13 Ketentuan Baru, Termasuk Soal Pesangon PHK

menteri ketenagakerjaan ri yassierli

UU menghadirkan 13 pengaturan baru untuk perkuat perlindungan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur 13 hal baru, termasuk larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadipekerja sebagai bagian dari penguatan perlindungan hak dalam hubungan kerja yang lebih berkeadilan. Aturan baru juga mengatur soal pengaturan dana cadangan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“RUU Ketenagakerjaan mengatur (13 ketentuan) hal baru,” kata Yassierli dalam Rapat Paripurna Ke-9DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang salah satu agendanya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dia menyampaikan RUU Ketenagakerjaan menghadirkan 13 pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja, di antaranya kepastian larangan atas penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Hal kedua yang diatur dalam RUU tersebut yakni penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan penguatan BNSP sebagai lembaga nonstruktural independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Ketiga, optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan dengan memperhatikan rasio antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan jumlah pekerja atau buruh dan/atau jumlah perusahaan di masing-masing kabupaten/kota secara proporsional, serta pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan.

“Dan pengawasan yang dilakukan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ucap Menaker.

Keempat, integrasi data dan informasi ketenagakerjaan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin tingkat kualitas kebijakan ketenagakerjaan serta sinkronisasi perencanaan ketenagakerjaan antara pusat dan daerah.

Kelima, pengaturan dana cadangan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keenam, kepastian perlindungan hak-hak pekerja atau buruh perempuan, hak cuti melahirkan dan keguguran berikut upahnya. Ketujuh, kepastian perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kedelapan, penguatan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui kolaborasi peran pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

Kesembilan, perluasan ruang lingkup perlindungan bagi pekerjaan yang fleksibel untuk merespons pekerjaan baru yang timbul di masa depan (future of work).

Ke-10, pelaksanaan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh BPS dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah.

Ke-11, optimalisasi perlindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan.

Ke-12, pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi orang asing yang terikat pada perkawinan yang sah dengan Warga Negara Indonesia, termasuk anak dari perkawinan yang sah.

“Dan terakhir (ke-13), penguatan perlindungan pekerja/buruh alih daya pada BUMN yaitu dengan mewajibkan penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan,” kata Menaker.

DPR Sudah ‘Ketok Palu’

Adapun DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. “Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.

RUU itu disetujui sehari setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin pengambilan keputusan tingkat I bersama Komisi IX DPR RI dan pemerintah. Delapan fraksi menyatakan setuju setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari melaporkan hasil pembahasan.

“Kawan-kawan yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, saat ini DPR dan pemerintah dan Presiden telah menunaikan janji bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan harus selesai bulan Oktober, dan pada hari ini, bulan Oktober, pada paripurna telah disahkan,” kata Dasco saat menemui massa buruh usai RUU itu disetujui DPR.

Saat pengesahan, perwakilan buruh menyaksikan sidang dari balkon ruang paripurna, sementara massa buruh menggelar aksi di luar Kompleks Parlemen untuk mengawal RUU tersebut disetujui.

Usai rapat paripurna, Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa menemui massa di depan gerbang, didampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Menurut Dasco, pimpinan koalisi buruh secara khusus meminta pimpinan DPR menyampaikan hasil paripurna langsung kepada para pekerja yang hadir. “Kawan-kawan buruh tetap istikamah. Semoga ke depan kerja sama buruh, pengusaha, pemerintah, DPR berjalan dengan lancar,” kata dia.

Menurut dia, DPR RI berkomitmen memastikan Undang-Undang ini memberi pelindungan dan kepastian bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Pengesahan RUU tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK itu diucapkan pada 31 Oktober 2024. Mahkamah memberi waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru, sehingga tenggat tersebut berakhir pada 31 Oktober 2026.