Pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang menyampaikan menyoroti perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pendukung otomotif, serta sertifikasi TKDN.
PELAKU industri otomotif nasional dan mitra Jepang menyampaikan sejumlah masukan mengenai iklim investasi di Indonesia dalam Business Discussion Lunch di Nagoya, Jepang, Sabtu, 19 September 2026.. Di antaranya soal perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pendukung otomotif, serta sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam masa transisi menuju kendaraan listrik.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah menyambut masukan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui penyempurnaan kebijakan. “Termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan,” kata dia melalui siaran pers, Ahad, 20 September 2026.
Pertemuan yang digelar di Izakaya Morinokura itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nagoya. Delegasi pemerintah dipimpin Susiwijono dan didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon. Hadir pula jajaran pimpinan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Denso Indonesia, Aisin Indonesia, dan Advics Indonesia.
Menurut Susiwijono, rangkaian pertemuan di Nagoya menunjukkan bahwa daya saing industri bergantung pada penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan kekuatan rantai pasok. Ketiganya, kata dia, menjadi bagian penting dalam pengembangan industri manufaktur dan otomotif Indonesia.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Pemerintah juga menyatakan proses ratifikasi sejumlah perjanjian telah diselesaikan untuk memperluas akses pasar.
Salah satu perjanjian yang akan segera diimplementasikan adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Proses ratifikasi dijadwalkan mulai November 2026 dengan target implementasi pada Januari 2027.
Di dalam negeri, pemerintah menyatakan masih memperkuat konsumsi dan investasi sebagai penopang perekonomian. Program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal disebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga menjajaki pengembangan sektor baru, terutama kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor.
Indonesia sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan ARM dan bergabung dalam WAICO. Pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan PAX Silica. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, termasuk pada industri otomotif yang semakin bergantung pada semikonduktor dan teknologi berbasis kecerdasan artifisial.
