porenesia.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengelola aset negara secara lebih terintegrasi dan berorientasi pada masa depan.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Menurutnya, Danantara merupakan dana kedaulatan yang akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi Indonesia di masa mendatang.
“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden mengungkapkan, nilai aset yang dikelola Danantara telah mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Kehadiran lembaga tersebut dinilai mampu mengonsolidasikan aset negara yang sebelumnya tersebar sehingga lebih mudah dipantau dan dikelola secara optimal.
Selain membahas Danantara, Presiden juga menyoroti proses pembenahan badan usaha milik negara (BUMN). Saat ini, pemerintah tengah melakukan konsolidasi terhadap 1.077 BUMN beserta anak hingga cicit perusahaannya guna menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan efisien.
Prabowo mengapresiasi kinerja jajaran Danantara yang dalam 18 bulan pertama berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, maupun merger terhadap ratusan BUMN. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup atau digabungkan.
Menurut Presiden, pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan hingga maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026 sebagai bagian dari reformasi kelembagaan.
Langkah konsolidasi tersebut, kata Prabowo, tidak hanya menyederhanakan struktur perusahaan negara, tetapi juga menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.
Ia menyebut penutupan 250 BUMN telah menghemat biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun, yang berasal dari pengurangan berbagai pengeluaran rutin seperti gaji direksi dan komisaris, biaya operasional kantor, hingga pengeluaran administrasi lainnya.
Presiden memperkirakan nilai efisiensi tersebut masih akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses konsolidasi hingga akhir tahun. Menurutnya, penghematan anggaran berpotensi mencapai Rp70 triliun hingga Rp80 triliun pada Desember 2026.
Melalui pembentukan Danantara dan reformasi BUMN, pemerintah berharap pengelolaan aset negara menjadi lebih modern, efisien, produktif, sekaligus mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional serta menjadi fondasi kesejahteraan bagi generasi mendatang.
