Medan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan transformasi digital di pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatra guna meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, dalam kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra yang digelar di Medan, Senin (29/6/2026).
Menurut Averrouce, transformasi digital harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transformasi digital perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang bermuara pada manfaat optimal yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan pemerintah digital tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan, tetapi juga dari kualitas layanan yang semakin mudah diakses, terintegrasi, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam pembinaan tersebut, Kementerian PANRB menekankan sejumlah aspek strategis, mulai dari penguatan tata kelola pemerintah digital, penyusunan dan implementasi arsitektur pemerintah digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital, hingga penguatan budaya digital di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, pengembangan layanan digital juga diarahkan agar berpusat pada kebutuhan pengguna (user-centric), didukung integrasi layanan, serta disertai evaluasi kinerja pemerintah digital secara menyeluruh.
Averrouce menegaskan, transformasi digital memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, pembangunan pemerintah digital bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, kolaboratif, dan terpercaya.
Melalui kegiatan pembinaan ini, pemerintah daerah di wilayah Sumatra diharapkan mampu menyelaraskan implementasi pemerintah digital dengan kebijakan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat keamanan informasi.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Utara, Muhammad Suib, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai transformasi digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, pendampingan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah digital, arsitektur pemerintah digital, hingga evaluasi kepuasan pengguna layanan digital sebagai bagian dari penguatan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
