porenesia.com – Plt Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana membantah keras anggapan bahwa pemerintah menyetir pergerakan massa untuk melakukan demonstrasi. Tuduhan tersebut berkaitan dengan munculnya aksi unjuk rasa kelompok masyarakat yang mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kurnia menegaskan bahwa asumsi mengenai adanya pengondisian sepihak dari lingkaran istana terhadap gelombang massa pro-pemerintah merupakan hal yang sama sekali tidak benar. Pihak otoritas menyatakan posisi pemerintah saat ini tetap netral dan berdiri di atas kepentingan semua golongan masyarakat.
Mantan aktivis ICW tersebut menyampaikan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Ruang kebebasan berekspresi tersebut terbuka lebar bagi siapa saja, baik kelompok yang sepakat maupun yang melayangkan kritik tajam. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghormati dinamika suara dari kedua belah pihak demi menjaga iklim demokrasi yang sehat. Fokus utama instansi eksekutif saat ini adalah berbenah diri dan menyempurnakan pelaksanaan program ketahanan pangan nasional di bawah komando kepemimpinan teknis yang baru.
Kebijakan Fokus pada Perbaikan Program
Kurnia sendiri enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai isu sensitif seputar oknum mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang diduga menerima dana puluhan juta rupiah. Pihak Bakom memilih membatasi pernyataan resmi mereka hanya pada substansi pergerakan demo pro-MBG yang dituding mendapat sokongan fasilitas negara. Penegasan ini dinilai penting untuk menghentikan spekulasi liar yang dapat mengaburkan substansi evaluasi program pangan. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa penyerapan aspirasi publik dari jalur demonstrasi tetap berjalan natural tanpa adanya intervensi terstruktur.
Di sisi lain, gelombang dukungan terhadap program MBG ini sejatinya banyak disuarakan oleh kalangan ibu rumah tangga di wilayah DKI Jakarta. Kelompok masyarakat ini secara swadaya menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat demi menyuarakan pentingnya kelanjutan program. Mereka berharap pemerintah tidak menghentikan kebijakan pemenuhan gizi ini meskipun mendapat penolakan dari segelintir elemen mahasiswa. Warga menilai bahwa sebuah program nasional yang baru berjalan satu tahun sewajarnya mendapatkan ruang perbaikan berkala, bukan langsung dibubarkan secara sepihak.
Manfaat Nyata di Tingkat Akar Rumput
Para peserta aksi damai bersaksi bahwa manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis ini dirasakan langsung oleh anak-anak mereka di sekolah. Asupan makanan yang higienis dan bergizi dari pemerintah terbukti mampu meningkatkan semangat belajar para siswa di ruang kelas. Selain meningkatkan kualitas fisik anak, program prioritas ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan internal keluarga. Para ibu kini mengaku merasa jauh lebih tenang karena tidak perlu mengkhawatirkan pemenuhan bekal makanan harian buah hati mereka.
Kehadiran jaminan makan siang gratis ini otomatis memangkas biaya pengeluaran harian rumah tangga untuk pos uang jajan anak sekolah. Sejumlah orang tua di kawasan Jakarta Timur mengaku bisa menghemat pengeluaran harian hingga sepertiga dari alokasi dana operasional biasanya. Sisa dana belanja tersebut kini dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik lain yang tidak kalah mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini. Realitas sosial di tingkat akar rumput inilah yang menjadi motor penggerak utama munculnya gelombang aksi dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
