porenesia.com – Sikap ekstra hati-hati Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai tidak lagi cukup bagi negara. Pemerintah kini mendapatkan dorongan kuat untuk memanfaatkan konflik dua negara adidaya tersebut sebagai momentum memperkuat ketahanan energi nasional.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Poppy Sulistyaning Winanti menilai Indonesia cenderung berada dalam posisi dilematis. Upaya menjaga jarak agar tidak dianggap berpihak justru membuat posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional kurang tegas.
Poppy menilai ketidakpastian global akibat rivalitas tersebut seharusnya menjadi alarm penting bagi kedaulatan energi nasional Indonesia saat ini. Gejolak tersebut mencakup ancaman nyata terhadap gangguan stabilitas rantai pasok energi yang berasal dari kawasan Timur Tengah.
Ia menegaskan pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pekan ini harus menjadi momentum. Pemerintah perlu mempercepat langkah taktis guna mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Salah satu solusi jangka panjang yang dinilai sangat mendesak adalah percepatan investasi di sektor energi baru terbarukan. Langkah transisi menuju energi yang lebih hijau akan memastikan berkurangnya tingkat ketergantungan energi nasional secara berkelanjutan.
Selain transisi energi, Poppy juga mendorong pemerintah segera melakukan diversifikasi sumber pasokan komoditas energi dunia secara masif. Indonesia harus aktif mencari mitra dagang baru di luar negara-negara yang selama ini menjadi pemasok utama.
Langkah strategis tersebut sangat penting karena setiap gejolak harga energi global akan langsung memukul kondisi perekonomian nasional. Dampak negatif dari kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat ekonomi bawah.
Pemerintah perlu menyusun cetak biru kebijakan energi yang adaptif terhadap dinamika politik internasional yang terus berubah cepat. Kemandirian energi akan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi di masa depan.
