Persidangan dijadwalkan akan digelar pada Senin, 26 Oktober 2026.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang pembacaan sela atas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Febrie merupakan terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara PT Asabri.
“Senin, 26 Oktober 2026 pukul 09.30 WIB sampai selesai. Agenda: pengucapan putusan sela,” tertulis dalam laman sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Senin.
Pantauan Tempo di lapangan, hingga pukul 10.20 WIB persidangan belum juga dimulai. Majelis hakim dan Febrie belum tampak di ruang persidangan.
Pada pekan sebelumnya, jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung menolak nota perlawanan Febrie Adriansyah. Jaksa berpandangan nota perlawanan Febrie tidak termasuk sebagai bentuk perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Menurut jaksa, seluruh bantahan yang disampaikan Febrie mengenai dakwaan dari jaksa penuntut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Jaksa mengatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Febrie Adriansyah.
Selain itu, jaksa menilai bahwa nota perlawanan Febrie tidak termasuk alasan perlawanan menurut KUHAP. Sebab, mantan Jampidsus itu tidak meminta untuk menggantikan pembuktian. “Sehingga dapat diajukan sebagai bagian pembelaan pada pemeriksaan pokok perkara,” ujar jaksa, Rabu, 21 Oktober 2026.
Jaksa meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak nota perlawanan Febrie Adriansyah. Selain itu, jaksa turut meminta hakim untuk menerima surat dakwaan terhadap mantan Jampidsus itu.
“Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” ucap jaksa.
Dalam perkara ini, Febrie didakwa menyalahgunakan wewenangnya untuk memeras pengusaha properti, Tan Kian dengan total 5 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp 55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa juga menuding Febrie melakukan tindak pidana pencucian uang bersama advokat Don Ritto, pengusaha Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang. Penerimaan uang Rp 346,74 miliar dan US$ 440.990 diduga berasal dari tindak pidana.
Febrie membantah dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Ia mengaku mengetahui informasi bahwa ada dugaan Ferry Yanto Hongkiriwang menggunakan nama sejumlah pejabat, termasuk dirinya dalam berbagai urusan. “Saya juga khawatir informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun tuduhan terhadap saya,” kata Febrie, Rabu, 14 Oktober 2026.
Namun Febrie tidak meminta majelis hakim menerima dugaan itu sebagai fakta tanpa pemeriksaan. Apabila hal itu relevan dengan perkara, dia memohon agar semuanya diuji secara obyektif berdasarkan bukti dan keterangan yang sah di persidangan.
Menurut Febrie, surat dakwaan jaksa tidak menguraikan secara jelas kesepakatan pemerasan. Ia juga menyoroti sosok Ferry yang tidak dijadikan terdakwa. “Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut. Namun, tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga menjadi kurang pihak atau plurium litis consortium,” tutur Febrie.
Febrie juga mempertanyakan dakwaan jaksa yang tidak menguraikan secara gamblang mengenai perintah pemerasan yang diduga diberikannya kepada Ferry Yanto Hongkiriwang untuk memeras Tan Kian. Menurut dia, jaksa tidak menjelaskan, kapan dan bagaimana perintah itu dibuat.





