Masih Banyak UMKM Belum Bisa Penuhi Sertifikasi Halal

UMKM

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sedang mencari prosedur yang tepat agar kewajiban sertifikasi halal bisa dipenuhi UMKM tanpa membebani pelaku usaha.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari formula yang tepat agar kewajiban sertifikasi halal dapat dipenuhi tanpa membebani keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan, kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun, bukan kebijakan yang baru muncul pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Namun, karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali pelaku UMKM di Tanah Air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah Undang-undang ini,” kata Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Maman mengatakan pemerintah mempertimbangkan aspirasi pelaku UMKM serta data yang menunjukkan masih banyak usaha yang belum mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar penerapannya dapat disesuaikan dengan kesiapan pelaku usaha.

Selain kesiapan, biaya sertifikasi halal yang harus ditanggung pelaku usaha juga menjadi pertimbangan pemerintah. Maman mengatakan pemerintah ingin memastikan kewajiban tersebut tidak mengganggu keberlangsungan usaha kecil yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

Hingga saat ini, akumulasi sertifikasi halal yang telah diterbitkan mencapai 4,4 juta entitas usaha. Adapun jumlah produk yang telah tersertifikasi halal diperkirakan mencapai sekitar 16 juta produk.

Maman menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal yang berlaku. Jumlah entitas usaha dan produk yang telah tersertifikasi masih perlu diperluas untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut secara lebih menyeluruh.

Untuk mencari solusi, Kementerian UMKM juga membahas persoalan tersebut bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah asosiasi usaha, termasuk asosiasi usaha mikro dan kecil serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Maman menegaskan pemerintah belum menetapkan mekanisme teknis lebih lanjut karena pembahasan dengan berbagai pihak masih berlangsung. Pemerintah masih mengkaji pola dan langkah yang dinilai paling tepat agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tetap berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.