Direktur PT Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka Korupsi

Anang Supriatna

Kejaksaan Agung lebih dulu menetapkan Toba Pulp Lestari sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2 triliun

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Direktur merangkap Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL), AL, sebagai tersangka korupsi transfer pricing periode 2008-2025.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026 tanggal 15 Oktober 2026,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangan resminya, Jumat, 16 Oktober 2026.

Jaksa menangkap AL di Medan, Sumatera Utara pada Kamis 15 Oktober 2026. AL menjalankan bisnis penjualan ekspor produk pulp kepada afiliasinya, yakni DP MMI Ltd. dan penjualan lokal kepada pabrik APR.

AL diduga melakukan under invoicing dengan mengubah atau memanipulasi HS code produk yang secara karakteristik, kegunaan, dan harga nilai pasar produk tersebut seharusnya merupakan produk dissolving pulp. Namun, oleh dia diubah menjadi produk paper grade pulp/bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

PT TPL seharusnya berkewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing dan laporan SPT Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemeriksaan kewajaran transaksi.

Namun, AL membuat laporan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam penjualan produk pulp dan penjualan lokal. “Tersangka AL secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak (fiscus) agar tidak dilakukan pengawasan dan dalam mereview/menelaah KKP & LHP tidak mendasarkan pada Audit Program yang telah disusun,” kata Anang.

Atas perbuatannya AL disangkakan melanggar Pasal 603 subsider Pasal 604 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Agung lebih dulu menetapkan TPL sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing untuk periode 2008-2025. Praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2 triliun.

Kejagung telah menetapkan 2 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni BP dan SR, sebagai tersangka. Keduanya disebut bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak TPL dan diduga membantu melancarkan praktik transfer pricing tersebut.

PT Toba Pulp Lestari Tbk sebelumnya menyatakan, mereka menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Perseroan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mencermati serta menelaah lebih lanjut substansi surat dimaksud serta menggunakan hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” kata PT Toba Pulp Lestari Tbk dalam surat tanggapan atas permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 11 September 2026.