Menhut Akan Sanksi Perusahaan Terlibat Kebakaran Hutan

Menhut Raja Juli Antoni

Menteri Kehutanan menyatakan ada lima sampai enam perusahaan yang berpotensi terkena sanksi pencabutan izin atau pembekuan.

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan akan memberlakukan sanksi kepada lima sampai enam perusahaan tambahan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, sanksi tersebut berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.

“Ada lima atau enam perusahaan lagi yang akan segera saya umumkan untuk dibekukan maupun dicabut izinnya,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Oktober 2026.

Raja Juli mengatakan penindakan terhadap perusahaan pelanggar aturan bertujuan menimbulkan efek jera. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan sudah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut. Karena itu, kata dia, penindakan tidak akan berhenti menyasar perusahaan kecil, tapi juga perusahaan besar.

Menurut Raja Juli, sanksi ini merupakan kelanjutan dari pencabutan izin yang sudah dilakukan pemerintah terhadap 26 perusahaan terlibat kebakaran hutan dan lahan. Ke depan, dia mengatakan akan menambah polisi hutan untuk memperkuat penjagaan hutan. “Sesuai arahan bapak presiden akan ditambah polisi hutan kita menjadi 70 ribu,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Kalimantan pada 21 September 2026 sebagai bagian dari penegakan hukum dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Kementerian Kehutanan mencatat luas keseluruhan konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare, dengan luas areal terbakar sekitar 1.169 hektare.