Emil Dardak: Ekonomi Syariah Butuh Ekosistem, Bukan Sekadar Produk Halal

Emil Dardak MES

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan ekosistem usaha yang terintegrasi. Sertifikasi halal dan pembiayaan saja tidak cukup tanpa dukungan kelembagaan, pendampingan, lingkungan produksi, serta akses pasar.

Emil menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia Collaborative Forum 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur itu menekankan pentingnya keterhubungan seluruh mata rantai usaha.

“Jadi pemerintah harus memastikan mata rantainya tersambung. Pemerintah harus membangun ekosistemnya,” tegas Emil.

Sertifikasi Halal Perlu Didukung Infrastruktur

Menurut Emil, pengembangan produk halal harus diikuti kesiapan lingkungan produksi, termasuk sanitasi, kebersihan, dan pengelolaan limbah. Pelaku usaha kecil akan kesulitan memenuhi standar jika harus menanggung seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri.

“Jangan kita berpikir kalau sudah ada produk halal, selesai. Ketika kita meminta pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal, kita juga harus melihat apakah lingkungan produksinya memungkinkan. Ketika kita memberikan pembiayaan, kita juga harus melihat apakah kelembagaannya siap,” kata Emil.

Ia mencontohkan pembenahan pasar tradisional saat menjabat Bupati Trenggalek pada 2016. Pemerintah saat itu memperbaiki fasilitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan pasar secara bertahap.

Menurut Emil, pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memadai sebelum menuntut pedagang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Prinsip serupa juga berlaku dalam pengembangan ekonomi syariah.

7.347 Pesantren Jadi Potensi Ekonomi

Jawa Timur memiliki 7.347 pesantren yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah provinsi mengembangkan program Eko-Tren untuk memperkuat kegiatan ekonomi berbasis pesantren.

Program tersebut didukung Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai fondasi kelembagaan dan One Pesantren One Product (OPOP) untuk mendorong pengembangan produk usaha pesantren.

Emil menilai pengembangan produk harus berjalan bersama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, sertifikasi, pembiayaan, dan akses pasar.

“Kalau kita bicara ekonomi pesantren, produknya penting, tetapi produk saja tidak cukup. Harus ada lembaga yang mengelola, ada orang yang menjalankan, ada pembiayaan, ada pendampingan dan ada pasarnya. Jadi OPOP harus diperkuat dalam ekosistem ekonomi pesantren,” katanya.

Kolaborasi Jadi Kunci Keberlanjutan

Melalui Eko-Tren, pemerintah mendorong keterlibatan pesantren, santri, dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pendekatannya mencakup Pesantrenpreneur, Santripreneur, dan Sociopreneur untuk memperkuat usaha sekaligus kapasitas orang-orang yang menjalankannya.

Emil menegaskan pemerintah, perbankan, pesantren, dan pelaku usaha perlu menjalankan peran masing-masing. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar produk memiliki dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar yang memadai.

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Bank tidak bisa sendiri, pesantren tidak bisa sendiri, pelaku usaha juga tidak bisa sendiri. Pemerintah membangun ekosistemnya, lalu semua pihak mengisi perannya. Pembiayaan tersedia, kelembagaan diperkuat, pelaku usaha menghasilkan produk, dan pasar menjadi ruang pertumbuhannya,” pungkasnya.