Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung bicara mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggulirkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan temuan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukum putusan perselisihan hasil pemilihan umum yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti keberadaan ijazah setara SMA milik Gibran yang dipakai mendaftar Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Doli, DPR bisa menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan pemakzulan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum oleh Gibran. Namun, opsi impeachment itu baru bisa didorong jika partai-partai di parlemen mencapai kesepakatan. “Kalau soal pemakzulan, itu tergantung dari kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik utama yang ada di DPR,” kata dia di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menolak permohonan penggugat untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden dengan alasan MK tidak berwenang membatalkan jabatan hasil pemilu. Doli meyakini bahwa kini kewenangan politiknya berada di ranah DPR karena wilayah MK telah tuntas di bidang hukum.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menolak permohonan penggugat untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden dengan alasan MK tidak berwenang membatalkan jabatan hasil pemilu. Doli meyakini bahwa kini kewenangan politiknya berada di ranah DPR karena wilayah MK telah tuntas di bidang hukum.
Menurut dia, kesepakatan antar pimpinan partai bisa menjadi modal untuk DPR memulai proses pemakzulan tanpa melalui penggunaan hak angket atau pembentukan panitia khusus. Alasannya, DPR bisa menggunakan alat kelengkapan dewan di Komisi II untuk memeriksa fakta-fakta keabsahan syarat pendidikan pencalonan Gibran yang seharusnya diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi Badan Pengawas Pemilu.
“Menurut saya cukup Komisi II panggil penyelenggara pemilu, dan bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada,” tutur Doli.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, Golkar masih menunggu sikap-sikap partai yang lain terhadap peluang pemakzulan Gibran. Dia menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat sekaligus menghargai para penggugat.
“Golkar sekarang sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi itu secara rinci, kan baru putusan kemarin. Jadi kami akan pelajari sebetulnya apa yang sekarang ini beredar itu secara letterlijk-nya betul atau tidak. Apakah memang harus DPR menyambut bola ini atau tidak, nah itu yang mau kita pelajari atas putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Doli.
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Gugatan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana cs ini menyoal keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan untuk memenuhi syarat pendaftaran pencalonan wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Dalam amar putusannya, hakim konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan itu karena para pemohon tak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Mahkamah menyatakan para pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden seharusnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan kata lain, hakim konstitusi menyerahkan penilaian atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Saat dimintai tanggapan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku akan tetap bekerja sebagai wakil presiden dan membantu agenda serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski begitu, Gibran berkeras dirinya berpendidikan setara SMA. “Kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ucap Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2026.
Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan bakal mendalami pernyataan MK soal dokumen kelulusannya yang disebut tidak terbukti setara dengan SMA. “Itu nanti segera kami follow up,” ucapnya.





