MK Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA

Putusan MK tentang status ijazah Gibran

MK menilai perkara yang diajukan oleh para pemohon soal keabsahan ijazah Gibran secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim PHPU.

MAHKAMAH Konstitusi menyatakan tak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Hal itu diucapkan hakim konstitusi Adies Kadir dalam sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Meski tak menemukan atau mendapatkan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA untuk dijadikan syarat pencalonan pada pemilihan presiden 2024, MK tak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. “Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujar Adies Kadir dalam sidang putusan tersebut di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa, 6 Oktober 2026

Mahkamah juga menilai perkara yang diajukan oleh para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dengan demikian, menurut putusan MK, berkenaan dengan tidak adanya ijazah dari luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD RI Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukum terkait kewenangan mahkamah dalam memutus permohonan ini, objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh para pemohon, antara lain Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Terkait hal tersebut, MK berpendapat terhadap objek perkara a quo, secara formal merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Dengan asas tersebut, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa Mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran materil. “Alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih,” kata dia.

Mahkamah juga mempertimbangkan dalil para pemohon yang menyatakan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 cacat administratif karena tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

Dalam amar putusan yang diucapkan oleh Ketua MK Suhartoyo, menyatakan mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum dan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo.

Permohonan PHPU ini diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Dalam permohonannya para pemohon mendalilkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wapres kala itu.

Para pemohon mendalilkan syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon (conditio precedent), termasuk cawapres dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, menurut mereka, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai cawapres, dan tidak dapat dilantik sebagai wakil presiden.