DPR dan Pemerintah Tetapkan Biaya Haji 2027 Rp 98 Juta

Calon Jemaah Haji

Rata-rata biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah Rp 54,65 juta.

Pemerintah bersama DPR RI akhirnya menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp 98,46 juta per jamaah. Dari total biaya tersebut, rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan jamaah ditetapkan sebesar Rp 54,65 juta.

“Biaya perjalanan ibadah haji, Bipih, atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 54.648.825,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bipih tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji, antara lain penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya hidup atau living cost.

Berdasarkan hasil pembahasan, komponen BPIH untuk kebutuhan di dalam negeri ditetapkan rata-rata Rp 5.643.945,28 per jamaah. Sementara itu, komponen BPIH untuk kebutuhan selama di Arab Saudi mencapai rata-rata Rp 54.317.360,07 per jamaah.

Dengan biaya yang disepakati itu, jamaah haji reguler rata-rata membayar pelunasan Rp26.248.825. Angka itu masih dikurangi subsidi pemerintah Rp3 juta, sehingga jamaah secara efektif hanya membayar sekitar Rp23.248.825.

“Jamaah secara efektif hanya membayar sekitar Rp23,24 juta. Ini setelah pelunasan Rp26,24 juta dikurangi subsidi pemerintah Rp3 juta,” ujar Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq di Kompleks DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Dewan Syuro DPP PKB itu mengatakan, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah yang telah diketok dalam rapat Komisi VIII.

“Ini sudah disepakati dan diketok di Komisi VIII DPR RI. Jadi yang penting bagi jamaah adalah berapa uang yang harus disiapkan untuk pelunasan. Setelah subsidi, sekitar Rp 23,24 juta,” ucapnya.

Adapun komponen biaya penerbangan ditetapkan rata-rata Rp38.505.046 per jamaah.

Dasco mengatakan, pemerintah juga memberikan subsidi sekitar Rp 3 juta untuk komponen BPIH yang dibutuhkan di dalam negeri. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga Biaya haji agar tetap terjangkau bagi jamaah.

Dia menyebut kesepakatan biaya haji tersebut juga tidak terlepas dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi dengan Presiden RI terkait skema pembiayaan haji.

“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” ujar Kiai Maman.

Dalam hasil keputusan rapat antara DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah, rata-rata BPIH 1448 H/2027 M ditetapkan Rp 98.466.351,35 per jamaah. Sementara komponen Bipih yang menjadi tanggungan jamaah sebesar Rp54.648.825, sedangkan Rp 43.817.526,35 bersumber dari Nilai Manfaat.

Perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jamaah.

Untuk haji 1448 H/2027 M, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jamaah, terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.

“Prinsipnya sederhana, biaya jamaah harus terjangkau dan pelayanan harus tetap baik. Jangan sampai biaya turun, tetapi kualitas pelayanan ikut turun,” kata Kiai Maman.