Menteri Perdagangan G20 menegaskan pangan tak semestinya jadi alat tekan negara lain.
Para Menteri Perdagangan di forum G20 sepakat menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan dalam hubungan geopolitik. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil G20 Trade Ministers’ Meeting(TMM) yang berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, beberapa hari lalu.
Mendag RI Budi Santoso mengatakan, pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup sehingga tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk menekan negara lain dalam hubungan geopolitik. Sikap tersebut disampaikan Indonesia bersama anggota G20 dalam pertemuan yang membahas sejumlah isu perdagangan global.
“Para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Pangan berhubungan dengan kelangsungan hidup dan upaya penekanan melalui pangan tidak dapat dibenarkan,” ujar Budi Santoso, dikutip Minggu (4/10/2026) lalu.
Selain isu pangan, para Menteri Perdagangan G20 membahas sejumlah persoalan perdagangan global, termasuk kelebihan kapasitas atau excess capacity, praktik kerja paksa, serta prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam pembahasan excess capacity, Indonesia mendorong penilaian yang mempertimbangkan kondisi setiap sektor. Budi menekankan, tingginya kapasitas produksi, lonjakan ekspor, maupun ketidakseimbangan perdagangan tidak otomatis menunjukkan adanya excess capacity yang bersifat struktural.
“Setiap penilaian mengenai excess capacity harus berdasarkan bukti yang spesifik untuk masing-masing sektor. Setiap sektor memiliki siklus produksi, struktur rantai pasok, serta cakupan pasar dan teknologi yang berbeda,” kata Budi.
Indonesia mendorong tiga pendekatan dalam menangani isu excess capacity. Pertama, melakukan diagnosis sebelum menentukan langkah penanganan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap sektor secara komprehensif.
Kedua, melindungi pasar tanpa menciptakan ketegangan. Menurut Budi, instrumen pengamanan perdagangan atau trade remediesdapat digunakan anggota WTO untuk merespons praktik perdagangan yang merugikan secara transparan dan berdasarkan aturan.
Ketiga, mendorong transformasi melalui kerja sama. Penanganan excess capacity dinilai membutuhkan tindakan kolektif serta lingkungan yang mendukung proses transformasi struktural.
Dalam isu perdagangan multilateral, Indonesia juga menekankan pentingnya mempertahankan prinsip MFN dalam WTO. Prinsip tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga kepastian dan perlakuan nondiskriminatif dalam perdagangan internasional.
Budi mengingatkan pelemahan prinsip MFN dapat berdampak terhadap Special and Differential Treatment (SDT) dalam sistem perdagangan. Indonesia berpandangan prinsip MFN perlu tetap dipertahankan hingga tersedia prinsip lain yang mampu memberikan manfaat lebih baik.
Pada isu kerja paksa, Indonesia menegaskan komitmen terhadap penghapusannya sebagai bagian dari perlindungan hak dan martabat pekerja. Pemerintah juga menekankan perlindungan pekerja tidak semestinya dijadikan instrumen politik untuk menekan negara lain.
Indonesia telah meratifikasi sembilan dari 10 Konvensi Fundamental Organisasi Buruh Internasional (ILO). Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur larangan impor barang hasil produksi kerja paksa.
Indonesia juga memasukkan ketentuan penghapusan kerja paksa dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
Di sela rangkaian G20 TMM, Budi bertemu dengan Menteri Delegasi Perdagangan Luar Negeri dan Daya Tarik Ekonomi Prancis Nicolas Forissier. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia meminta dukungan Prancis untuk memperlancar proses penandatanganan I-EU CEPA.
Indonesia menargetkan I-EU CEPA dapat mulai berlaku pada awal 2027. Percepatan perjanjian tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran akses pasar Indonesia ke Uni Eropa seiring berakhirnya fasilitas EU Standard Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia pada 2027.
Pemerintah RI mengharapkan akses pasar yang bermakna untuk sejumlah produk Indonesia. Itu termasuk sawit berkelanjutan dan turunannya, alas kaki, tekstil, serta produk perikanan.





