Pemerintah meminta manajer KDKMP menerima penempatan awal.
Pemerintah menyebut penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan untuk pemerataan formasi sumber daya manusia (SDM) manajer di seluruh wilayah. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengimbau manajer KDKMP yang sudah mendapatkan SK penempatan jauh dari domisili untuk menerima penempatan awal terlebih dahulu dan memastikan mereka tidak akan didiskualifikasi. Kemudian, seiring pembangunan bangunan KDKMP selesai, penempatan akan disesuaikan dengan domisili.
“Bersama PT Agrinas Pangan Nusantara, kami akan tetap mempertahankan status mereka (manajer KDKMP) dan tidak melakukan diskualifikasi sambil menunggu bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih-nya selesai. Kita carikan solusinya,” ujar Ferry usai Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan membahas berbagai perkembangan KDKMP, termasuk penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ia menegaskan penempatan lintas daerah tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan SDM di daerah yang bangunan KDKMP-nya sudah selesai dan perlu segera ditempatkan manajer. Namun, seiring dengan pembangunan KDKMP yang terus berjalan, para manajer KDKMP akan disesuaikan kembali ke tempatnya berdasarkan domisili.
Menkop juga memastikan apabila ada manajer KDKMP yang mengundurkan diri, tidak akan mendapat sanksi, walaupun jumlah yang mengundurkan diri tidak signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memahami kekhawatiran para manajer yang ditempatkan di luar domisili dan meminta manajer dapat menerima penempatannya untuk memastikan statusnya sebagai manajer KDKMP dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah Agrinas Pangan Nusantara tidak gugur.
“Yang paling penting sekarang dari manajer-manajer yang sudah ditempatkan itu, diterima dulu agar statusnya tetap sebagai PKWT. Nanti kalau koperasinya yang dekat domisili sudah selesai dibangun, lokasinya akan disesuaikan. Jadi status tidak gugur,” ujar Zulhas.
Terkait penghasilan, Zulhas mengatakan, manajer akan mendapatkan gaji antara Rp 6,3 juta-Rp 8,3 juta yang terdiri dari komponen gaji dan tunjangan sesuai dengan UMK setempat. Gaji tersebut diberikan karena manajer mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mengembangkan ekosistem desa.
Ia juga mengemukakan manajer KDKMP akan segera menjalankan penempatan sesuai wilayah kerjanya mulai 1 Oktober 2026. Para manajer ini akan mengelola koperasi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menangani subsidi bantuan pemerintah dan mengembangkan ekonomi desa. Dalam melaksanakan penyaluran bantuan subsidi pemerintah dan akses pembiayaan, PT Agrinas Pangan Nusantara telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah BUMN, antara lain PT Pupuk Indonesia, Bulog, ID Food, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan PLN.
Kesepakatan Agrinas Pangan Dan BUMN
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah mitra BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mulai berjalan bertahap pada 1 Oktober 2026.
“Mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi KDKMP di Jakarta, Selasa.
Zulhas mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari persiapan agar KDKMP dapat menjalankan fungsi penyaluran sejumlah barang serta layanan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu tadi BUMN, Saudara-saudara lihat, tanda tangan PKS,” ujar dia.
Penandatanganan kerja sama melibatkan antara lain Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), ID FOOD, PT Pos Indonesia (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, serta PT Kimia Farma Trading & Distribution.
Agrinas juga menandatangani kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menko Pangan mengatakan KDKMP disiapkan menjadi salah satu saluran penyaluran pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta LPG 3 kilogram.
Selain komoditas tersebut, KDKMP juga diarahkan menyediakan sejumlah layanan kepada masyarakat, antara lain BRILink, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari PNM, serta pembayaran listrik.
“Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus masuk ke situ, penyalurannya melalui Kopdes. Beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk,” ucap Zulhas.
Pemerintah selanjutnya akan mengevaluasi tahap awal operasional KDKMP pada 7 Oktober dengan melibatkan para deputi dan perwakilan direksi BUMN terkait.
“Tanggal 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil, para dirut,” tutur Menko Pangan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat KDKMP yang telah terisi dan mulai menjalankan kegiatan setelah tahapan operasional dimulai.
Pada 15 Oktober, pemerintah juga berencana menugaskan sejumlah pejabat untuk turun langsung ke KDKMP sebagai pramuniaga guna melihat pelaksanaan kegiatan koperasi di lapangan.
“Saya jadi pramuniaga di koperasi mana, (Menteri Koperasi) Pak Ferry jadi pramuniaga di koperasi mana, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Zulhas.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa operasional KDKMP tidak akan berlangsung serentak pada seluruh koperasi.
“Mungkin belum semua, tapi secara bertahap,” katanya.
