Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Siapkan Kuliah Gratis

Presiden Prabowo Subianto

Tim khusus akan menghitung perkiraan anggaran untuk pendidikan gratis sekaligus menyiapkan skemanya. Pratikno ditunjuk sebagai ketua tim.

Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran Pendidikan gratis. Tim tersebut akan menyiapkan berbagai kemungkinan skema pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, termasuk di perguruan tinggi negeri.

Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Anggotanya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang membawahi perguruan tinggi; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang membawahi SD hingga SMA; serta Menteri Agama Nasaruddin Umar yang membawahi satuan pendidikan agama.

Selain itu, tim khusus tersebut juga diikuti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan sejumlah menteri lain. “Bapak Presiden menginstruksikan untuk dilakukan telaah yang lebih dalam lagi,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.

Tim tersebut akan segera bekerja dengan target menghasilkan perkiraan anggaran dan skema pendidikan gratis dalam satu bulan ke depan. Selanjutnya, Brian berujar, hasil kajian tim akan dilaporkan ke Prabowo sebagai persiapan penyelenggaraan pendidikan gratis.

Menurut Brian, wacana pendidikan gratis membutuhkan waktu untuk terwujud. “Tentu butuh waktu, kita butuh juga menganalisis ruang fiskal dan sebagainya,” ucap Brian.

Keinginan untuk menggratiskan biaya sekolah negeri diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional. “Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo, Jumat, 18 September 2026.

Prabowo mengatakan sumber anggaran untuk pendidikan gratis bisa diambil dari dana yang diambil oleh koruptor. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.