Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Indonesia turun 400 titik menjadi 1.037 titik. Meski demikian, kenaikan titik panas di Sumatera Selatan dan Jambi membuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kedua wilayah tersebut menjadi perhatian. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Selasa (15/9/2026) pukul 21.05 WIB, Sumatera Selatan mencatat 245 hotspot, naik dari 116 titik. Jambi juga meningkat menjadi 62 titik dari sebelumnya sembilan titik.
Sebaliknya, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah turun signifikan dari 689 menjadi 266 titik. Kalimantan Selatan turun dari 112 menjadi 72 titik, Kalimantan Barat dari 203 menjadi 43 titik, sedangkan Riau yang sebelumnya nihil kini mencatat 15 titik. Dengan 245 titik, Sumatera Selatan kini hampir menyamai Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan menjadikan perkembangan tersebut sebagai salah satu dasar penentuan prioritas patroli, pengecekan lapangan (groundcheck), dan pemadaman.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan otomatis menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas sehingga setiap indikasi perlu diverifikasi melalui pengecekan lapangan. Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan api, mopping up, pembasahan, dan pendinginan.
Pemerintah menyiagakan 53 armada udara di enam provinsi prioritas. Sebanyak 34 armada digunakan untuk water bombing, sedangkan 19 lainnya mendukung patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pengerahan armada disesuaikan dengan perkembangan hotspot, hasil verifikasi lapangan, kondisi kebakaran, dan cuaca. BMKG memperkirakan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada 16 September. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dipantau dalam pengendalian karhutla, meski perubahan cuaca lokal tetap perlu diantisipasi.
Jepang Tambah Dukungan Udara
Upaya pemadaman juga mendapat dukungan Jepang. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kapal JMSDF JS Kunisaki dan tiga helikopter CH-47 Chinook di Mempawah, Kalimantan Barat, pada 15 September 2026. Tiga helikopter berkapasitas besar tersebut disiapkan untuk mendukung pemadaman karhutla dan akan diintegrasikan dengan operasi pemerintah Indonesia, termasuk koordinasi penerbangan dan aspek keselamatan. Penguatan operasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap hotspot segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran. Pemerintah juga diminta memperkuat edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan secara sengaja, termasuk jika terdapat indikasi keterlibatan korporasi.
Asap Masih Ganggu Sejumlah Wilayah
Jumlah hotspot bukan satu-satunya indikator yang digunakan untuk menilai dampak karhutla. Pemerintah juga memantau konsentrasi PM2,5, sebaran asap, cuaca, curah hujan, arah angin, dan jarak pandang. Sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan berbahaya di area tertentu.
Data cuaca penerbangan BMKG pada malam 15 September mencatat jarak pandang sekitar dua kilometer di Pontianak dengan kondisi berasap. Jarak pandang di Palangka Raya sekitar delapan kilometer, Banjarmasin sembilan kilometer, Jambi tujuh kilometer, Pekanbaru delapan kilometer, dan Palembang 10 kilometer atau lebih. Kondisi Pontianak menjadi perhatian karena asap masih membatasi jarak pandang. Namun, kondisi tersebut dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, serta hujan.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk memantau kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi memburuk. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih. Masyarakat dan pelaku usaha juga diingatkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap kemunculan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran perlu segera dilaporkan agar dapat ditangani sebelum meluas.
