porenesia.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas peristiwa tragis meninggalnya lima orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Para korban dilaporkan mengembuskan napas terakhir saat mengikuti program latihan dasar berbasis militer (latsarmil). Saadiah menegaskan bahwa insiden mematikan ini harus menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap konsep penggodokan kompetensi calon manajer koperasi. Langkah investigasi dinilai penting demi memberikan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas hilangnya nyawa para peserta pelatihan. Ia menuntut pihak penyelenggara untuk membeberkan secara transparan mengenai prosedur baku seleksi kesehatan (keslap) para peserta sebelum diterjunkan ke lapangan. Pasalnya, materi latihan fisik kemiliteran yang sangat berat membutuhkan kondisi kebugaran yang prima. Informasi mengenai keterlibatan peserta perempuan dengan kondisi fisik rentan yang tetap dipaksakan ikut menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam aspek penilaian risiko (risk assessment) internal panitia.
Soroti Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Saadiah menekankan jika nantinya hasil investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian dalam memperhitungkan kondisi fisik peserta, maka jalur hukum harus ditempuh. Seluruh jajaran komando latihan yang bertanggung jawab tidak boleh berlindung di balik dalih kedisiplinan dan wajib dimintai pertanggungjawaban secara adil. Kasus hilangnya nyawa warga sipil dalam barak latihan ini tidak boleh diredam atau dipandang hanya sebagai persoalan kelalaian administratif semata. Negara memiliki kewajiban konstitusional mutlak untuk melindungi hak hidup dan keamanan setiap warga negaranya tanpa terkecuali.
Peristiwa ini dinilai berpotensi kuat bergeser menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) apabila terbukti ada pengabaian terstruktur terhadap keselamatan dan prosedur medis di lokasi. Sorotan tajam dari parlemen ini diharapkan dapat mendorong transparansi penegakan hukum dari aparat kepolisian maupun militer yang terlibat dalam kemitraan pelatihan tersebut. Publik kini mendesak kementerian terkait untuk membuka posko pengaduan bagi keluarga peserta lain yang kemungkinan mengalami tindakan kekerasan serupa selama masa karantina di dalam barak militer.
Minta Pelatihan Berbasis Militer Dihentikan Total
Guna menghindari jatuhnya korban jiwa baru, Saadiah meminta pemerintah segera menghentikan sementara seluruh aktivitas pelatihan berbasis militer bagi calon manajer koperasi di seluruh wilayah. Instruksi moratorium ini harus tetap berlaku setidaknya hingga proses evaluasi mendalam dan investigasi independen selesai dilakukan sepenuhnya. DPR memandang format semi-militeristik semacam ini sama sekali tidak memiliki korelasi fungsional langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) manajerial lembaga keuangan mikro di tingkat desa.
Arah pembinaan ke depan harus dikembalikan pada jalurnya, yakni berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen keuangan, tata kelola usaha modern, serta strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pola pikir yang harus ditanamkan kepada pengelola koperasi adalah jiwa kewirausahaan yang inklusif, bukan loyalitas buta ala serdadu tempur. Transformasi ini dinilai mendesak agar cita-cita luhur pendirian Kopdes Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi arus bawah tidak ternoda oleh insiden kekerasan fisik yang menelan korban jiwa rakyat sipil.
