porenesia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto terus memantau kasus dugaan korupsi di sektor Imigrasi. Kasus pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian tersebut saat ini tengah ditangani secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Yusril menyamakan atensi besar kepala negara ini dengan kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional di Kejaksaan Agung. Menko Yusril mengaku sempat bertemu singkat dengan Presiden saat menghadiri acara penggerak program makan bergizi di Sentul.
Namun, ia belum sempat melaporkan secara mendalam mengenai detail penanganan perkara hukum yang menyeret wakil menteri tersebut. Yusril meyakini Presiden Prabowo sudah mendapatkan pasokan informasi yang cukup dari pemberitaan masif di berbagai media massa.
Pihak kementerian menegaskan lembaga antirasuah memiliki independensi penuh sehingga tidak wajib melaporkan teknis penyidikan kepada pihak Istana. Pemerintah menghormati kewenangan penuh lembaga hukum tersebut dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi sesuai amanat undang-undang yang berlaku.
Sebelumnya, penyidik KPK resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim beserta tujuh oknum pejabat sebagai tersangka. Para oknum ASN tersebut diduga meraup keuntungan pribadi hingga Rp145,5 miliar dari hasil pemerasan izin tinggal.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan aliran dana haram tersebut mengalir dari sejumlah warga negara asing serta biro jasa. Pihak sponsor menyetorkan uang pelicin demi mempercepat proses permohonan dokumen administrasi keimigrasian di kantor dirjen imigrasi.
