porenesia.com – Komunitas Kebijakan Kita menggelar forum diskusi publik bertajuk Kebijakan Kita Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada. Kegiatan yang menyoroti masalah anggaran populis tersebut berlangsung di Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM pada Selasa lalu.
Acara ini menghadirkan Founder Gunungkidul Menginspirasi Joko Susilo, Founder Celios Media Askar, serta perwakilan Social Movement Institute Achmad Fauzan Mahdi. Para narasumber menilai dunia pendidikan hari ini tidak lepas dari pertarungan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan.
Joko Susilo menyatakan bahwa orientasi pembangunan dunia pendidikan saat ini sering kali terpengaruh oleh kepentingan pasar modal dan politik. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat serta kalangan mahasiswa memiliki kesadaran kritis dalam membaca arah kebijakan negara.
Sementara itu, Media Askar menegaskan bahwa segala hal terkait pendidikan idealnya harus berstatus sebagai barang publik bagi masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan subsidi penuh agar seluruh lapisan warga bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
Para pembicara sepakat bahwa akses pendidikan yang setara merupakan fondasi utama dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. Pemerintah wajib memastikan agar sektor pendidikan tidak berubah menjadi komoditas komersial yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.
Dalam kesempatan yang sama, Achmad Fauzan Mahdi mengajak generasi muda untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi sosial. Fauzan mengingatkan mahasiswa mengenai adanya tanggung jawab moral yang besar untuk tetap menjaga marwah ruang kritik di Indonesia.
Joko Susilo kemudian memaparkan tiga tren utama dalam gerakan perjuangan sosial dan kebijakan publik di tanah air. Tren tersebut meliputi aksi pertarungan wacana kritis, jalur hukum lewat judicial review, hingga gerakan demonstrasi di ruang terbuka.
Namun, Joko menyayangkan ruang aksi demonstrasi secara terbuka di Indonesia saat ini justru semakin menghadapi pembatasan ketat. Ia menyebut pihak aparat keamanan dan intelijen kerap melakukan tindakan intimidasi digital berupa doxing kepada para aktivis.
