Rupiah Melemah, Ketua Komisi XI DPR Sebut Pesan Presiden Prabowo Bertujuan Tenangkan Warga

"Pernyataan Presiden Prabowo terkait nilai tukar itu adalah untuk menenangkan masyarakat supaya tidak panik," kata Mukhamad Misbakhun.
Ketua Komisi 11 DPR RI
Ketua Komisi 11 DPR RI

porenesia.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika pergerakan nilai tukar. Misbakhun menyebut pesan Kepala Negara tersebut bertujuan utama menenangkan masyarakat agar tidak panik menghadapi gejolak pasar keuangan.

Menurut Misbakhun, imbauan tenang dari Presiden Prabowo ditujukan khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di kawasan pedesaan. Warga desa dinilai tidak memiliki keterkaitan ataupun interaksi langsung dengan berbagai jenis transaksi berbasis mata uang dolar.

Dampak terbesar dari pelemahan kurs rupiah saat ini justru akan langsung menyasar kalangan yang bergantung pada aktivitas impor. Kelompok masyarakat kelas atas yang sering melakukan perjalanan liburan ke luar negeri juga akan merasakan dampak tersebut.

Meski demikian, Misbakhun mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai tren pelemahan nilai tukar rupiah yang tengah terjadi. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan biaya impor bahan baku industri serta berdampak buruk pada inflasi nasional.

Politisi tersebut mengungkapkan nilai tukar rupiah saat ini bahkan telah melampaui asumsi makro APBN 2026 sebesar Rp1.000. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat agar Bank Indonesia segera mengambil langkah strategis.

Bank sentral wajib melakukan intervensi pasar secara terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Namun, Misbakhun memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional Indonesia saat ini masih berada dalam posisi kuat.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan otoritas moneter untuk menjaga pasokan valuta asing di dalam negeri tetap aman. Sinergi kebijakan ini diharapkan mampu meredam gejolak eksternal akibat penguatan mata uang dolar Amerika Serikat.

DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal perumusan kebijakan fiskal yang adaptif demi melindungi daya beli masyarakat bawah. Ketenangan publik menjadi modal utama bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian iklim global.