porenesia.com – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pelindungan perempuan di ruang digital kini menjadi prioritas utama pemerintah. Upaya ini bertujuan agar kaum perempuan dapat berdaya dan berkarya secara aman serta optimal di era digital.

Tantangan saat ini bukan lagi sekadar membuka akses teknologi bagi perempuan di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah kini fokus memastikan akses tersebut dapat masyarakat manfaatkan secara aman, produktif, dan juga terlindungi dari kejahatan. Data kementerian menunjukkan konektivitas digital Indonesia saat ini telah menjangkau sekitar 80 persen dari total populasi penduduk. Capaian besar ini seharusnya membuka peluang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan kehidupan publik.

Namun, Meutya menyadari bahwa peluang besar tersebut harus dibarengi dengan sistem pelindungan yang sangat serius dan kuat. Kejahatan digital seperti penipuan keuangan, eksploitasi, dan konten berbahaya menjadi perhatian utama kementerian saat ini. Salah satu langkah nyata pemerintah adalah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang pelindungan anak. Kebijakan tersebut membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap berbagai platform yang berisiko tinggi.

Aturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat bagi seluruh keluarga di Indonesia. Orang tua akan merasa lebih tenang saat anggota keluarganya melakukan berbagai aktivitas di dunia maya setiap harinya. Meutya juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif pemerintahan pusat. Perspektif perempuan sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah menjadi lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan akan membuat bangsa Indonesia semakin kuat menghadapi tantangan lokal maupun global. Sinergi yang seimbang ini menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi ke depannya.